SURABAYA, Garudasatunews.id – Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi menegaskan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) tahun 2026 sebesar Rp268 triliun telah melalui pembahasan ketat di parlemen dan disetujui seluruh anggota Komite IV yang mewakili 38 provinsi.
Persetujuan tersebut didasarkan pada komitmen bersama untuk membangun sistem ekonomi sirkular yang berdampak langsung pada masyarakat, dengan mempertimbangkan aspek pendidikan, ekonomi, sosial, dan ketahanan pangan.
“Saat itu pertimbangan dan pendapat DPD karena ini program luar biasa yang berdampak langsung ke rakyat di kota dan desa seluruh Indonesia,” ujarnya.
Nawardi menyambut positif pengelolaan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berskala besar. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diproyeksikan menerima alokasi operasional rata-rata Rp500 juta setiap 12 hari.
Menurutnya, skema tersebut menjadi sinyal penguatan kedaulatan pangan daerah melalui suntikan modal kerja rutin, terutama karena sekitar Rp240 triliun atau 93 persen anggaran disalurkan langsung ke daerah.
Model distribusi ini dirancang agar dana negara tidak mengendap di birokrasi, tetapi langsung berputar di masyarakat hingga pelosok desa, sehingga mampu menggerakkan aktivitas ekonomi lokal, pasar tradisional, dan usaha penggilingan padi.
“Dana Rp500 juta per 12 hari per unit pelayanan ini harus menjadi magnet uang yang menghidupkan kembali aktivitas di pasar-pasar tradisional dan menggerakkan mesin penggilingan padi di desa,” tegasnya.
Ia berharap BGN konsisten melibatkan koperasi desa, UMKM, serta produsen lokal dalam rantai pasok pangan nasional agar manfaat ekonomi tetap beredar di daerah.
Nawardi menekankan kebutuhan penyerapan bahan pangan langsung dari petani, peternak, dan pelaku usaha lokal guna mencegah aliran dana terserap ke perusahaan besar di luar daerah.
Keberadaan SPPG di tiap wilayah dinilai sebagai bentuk kehadiran negara sebagai pembeli siaga (off-taker) yang memberi kepastian pasar bagi petani, sehingga diharapkan mampu mendorong peningkatan Nilai Tukar Petani dari 125 menuju target 150.
Ia menilai jaminan pasar akan meningkatkan margin keuntungan petani sekaligus memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional berbasis kemandirian desa.
Menanggapi proyeksi peredaran dana sebesar Rp62 triliun hingga Maret 2026, Komite IV DPD RI akan memperketat pengawasan lapangan guna memastikan program berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“Program MBG ini bukan sekadar memberi makan anak bangsa, tetapi juga menghidupkan kembali denyut ekonomi rakyat melalui skema transfer langsung yang terukur,” pungkas Nawardi. (Red-Garudasatunews)
