MOJOKERTO, Garudasatunews.id – Pemerintah Kota Mojokerto mengandalkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai ujung tombak pengendalian inflasi, khususnya dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, di tengah belum terbukanya data distribusi dan efektivitas di lapangan.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Prabowo Subianto, dengan fokus pada pemerataan distribusi bahan pokok melalui jaringan koperasi di tingkat desa dan kelurahan.
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, menyatakan seluruh KDKMP di wilayahnya kini telah aktif menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Ia meyakini langkah tersebut mampu menekan gejolak harga, terutama beras dan minyak goreng.
“Dengan adanya KDKMP yang mendistribusikan beras SPHP, insya Allah kebutuhan pokok masyarakat, terutama beras dan minyak, bisa dikendalikan harganya,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).
Namun, klaim tersebut belum disertai paparan rinci terkait volume distribusi, titik sebar, serta dampak langsung terhadap harga pasar di tingkat konsumen.
Pemerintah kota mencatat terdapat 18 Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) pracangan dan 18 KDKMP yang bergerak simultan dalam distribusi bahan pokok. Penguatan juga direncanakan melalui penyediaan armada truk logistik, meski belum dijelaskan jadwal operasional dan kapasitas distribusinya.
Selain distribusi internal, Pemkot Mojokerto juga menjalin kerja sama antarwilayah, termasuk dengan KDKMP di Surabaya untuk pemenuhan kebutuhan daging ayam. Skema ini diklaim sebagai upaya menjaga suplai tetap stabil.
Pemerintah juga memanfaatkan fasilitas Rumah Potong Hewan (RPH) terintegrasi untuk mendukung rantai pasok. Namun, efektivitas integrasi tersebut terhadap penurunan harga di pasar masih belum terukur secara terbuka.
Di sisi lain, KDKMP turut menggandeng sejumlah pabrik guna menjamin ketersediaan barang kebutuhan sehari-hari. Meski demikian, transparansi kerja sama, termasuk harga beli dan distribusi ke masyarakat, belum dipublikasikan secara detail.
Pemkot Mojokerto optimistis strategi ini mampu mengendalikan inflasi secara menyeluruh. Namun, tanpa indikator kinerja yang jelas serta pengawasan distribusi yang transparan, efektivitas KDKMP sebagai instrumen stabilisasi harga masih menyisakan tanda tanya di tengah masyarakat. (Red-Garudasatunews)
