Gresik, Garudasatunews.id – Pemerintah Kabupaten Gresik memperketat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah ditemukan indikasi ketidakpatuhan sejumlah dapur pelaksana terhadap standar operasional, memicu ancaman penutupan bagi unit yang dinilai “mbalelo”.
Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, menegaskan tidak akan ada toleransi bagi pelaksana program yang melanggar ketentuan, mulai dari standar gizi hingga tata kelola operasional. Ia menyebut sanksi evaluasi hingga rekomendasi penutupan bisa dijatuhkan kepada dapur bermasalah.
Pengawasan dilakukan melalui Satgas MBG yang memiliki kewenangan memberikan rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional. Namun, mekanisme kontrol di lapangan masih menjadi perhatian, mengingat jumlah dapur yang terus bertambah.
Data menunjukkan terdapat 132 dapur MBG di Gresik, dengan 112 di antaranya sudah beroperasi. Di tengah ekspansi tersebut, pemerintah mulai mengalihkan fokus dari kuantitas ke kualitas, termasuk pengawasan kebersihan, keamanan pangan, pengelolaan keuangan, hingga limbah.
Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Muchammad Zaifuddin, mengungkap persoalan mendasar berupa lemahnya koordinasi antar unsur pelaksana. Ia menilai buruknya komunikasi antara pengelola dapur, mitra, tim akuntansi, dan distribusi menjadi pemicu utama ketidakteraturan di lapangan.
Sementara itu, Koordinator Wilayah MBG Gresik, Syahrir Mujib, memaparkan berbagai kendala teknis, mulai dari disparitas harga bahan baku, rendahnya konsumsi ikan, hingga keterbatasan sumber daya manusia.
Kondisi tersebut memicu perbedaan kualitas antar dapur yang berujung pada perbandingan publik dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap program. Di tengah keterbukaan informasi, respons lambat terhadap keluhan dinilai dapat memperburuk citra program nasional ini.
Pemerintah menilai penguatan pengawasan dan komunikasi menjadi kunci untuk menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara dalam program MBG, sekaligus mencegah potensi penyimpangan di tingkat pelaksana.
(Red-Garudasatunews)
