LUMAJANG, Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan larangan keras bagi seluruh rumah sakit untuk menolak pasien yang kepesertaannya dinonaktifkan dari Penerima Bantuan Iuran Jaminan
Keraton Surakarta Nyadran Leluhur di Pamekasan
PAMEKASAN, Garudasatunews.id – Keluarga Besar Keraton Surakarta menggelar tradisi nyadran atau ziarah leluhur di Makam Raden Alsari alias Tjakra Adiningrat I, kompleks
Blitar Dukung Gentengisasi, Tunggu Juknis
BLITAR, Garudasatunews.id – Program gentengisasi yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk menghidupkan kembali penggunaan atap tanah liat mendapat sambutan positif dari Pemerintah
Menhaj Tegas Larang Gratifikasi Petugas Haji
JAKARTA, Garudasatunews.id – Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, melarang keras seluruh petugas dan tenaga pendukung haji menerima uang,
Wamenhaj Perkuat Transparansi Dana Haji 2026
JAKARTA, Garudasatunews.id – Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengusulkan penguatan tata kelola keuangan haji melalui penyesuaian regulasi terbaru dalam
Megalitik Bondowoso Perkuat Geopark Dunia
BONDOWOSO, Garudasatunews.id – Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Bondowoso menegaskan penguatan Unesco Global Geopark tidak hanya bertumpu pada lanskap geologi, tetapi juga
Kontak Tembak KM 50 Freeport, Prajurit TNI Gugur
TEMBAGAPURA, Garudasatunews.id – Insiden kontak tembak kembali terjadi di kawasan KM 50 area PT Freeport Indonesia, Rabu (11/2/2026), menewaskan satu prajurit TNI
Prabowo Tekankan TNI-Polri Selalu Bersama Rakyat
JAKARTA, Garudasatunews.id – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan awal tahun kepada pimpinan TNI dan Polri agar fokus menjalankan tugas secara profesional serta
HPN 2026, LDII Tekankan Pers Independen
SURABAYA, Garudasatuews.id – Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso menegaskan pers harus independen dan berpihak pada kepentingan rakyat pada peringatan Hari
Jadwal Sekolah dan Libur Ramadhan 2026 Ditetapkan
SURABAYA, Garudasatunews.id – Pemerintah pusat menetapkan pola kegiatan belajar mengajar selama Ramadhan 2026 melalui rapat tingkat menteri. Kebijakan ini berlaku nasional dengan
- Sebelumnya
- 1
- …
- 19
- 20
- 21
- …
- 28
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.


















