PASURUAN, Garudasatunews.id – BPJS Ketenagakerjaan memperluas strategi perlindungan pekerja sektor informal dengan menyasar komunitas tingkat akar rumput seperti pengurus RT/RW hingga lingkungan tempat ibadah. Pendekatan jemput bola ini dilakukan untuk menjangkau pekerja mandiri yang selama ini belum tersentuh program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Langkah tersebut diarahkan untuk memberikan perlindungan bagi kelompok pekerja yang tergolong rentan terhadap risiko kerja, namun minim akses terhadap jaminan keselamatan kerja maupun jaminan hari tua. Pemerintah berharap pendekatan berbasis komunitas dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan sosial.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, menegaskan komunitas masyarakat dinilai sebagai jalur paling efektif untuk memperluas pemahaman kolektif mengenai manfaat jaminan sosial.
“Melalui pendekatan di tengah komunitas, kami ingin memastikan layanan jaminan sosial semakin mudah diakses oleh pekerja sektor informal yang belum terlindungi,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Sebagai bagian dari implementasi program, BPJS Ketenagakerjaan juga menyerahkan santunan Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp42 juta kepada ahli waris dari sejumlah pengurus lingkungan. Penyerahan santunan tersebut disebut sebagai bukti konkret manfaat perlindungan bagi keluarga peserta ketika terjadi musibah.
Pemerintah turut memberikan stimulus tambahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2025 yang memberikan keringanan iuran bagi pekerja sektor Bukan Penerima Upah (BPU). Kebijakan ini memungkinkan peserta memperoleh potongan iuran hingga 50 persen setiap bulan.
Saiful Hidayat menyebut kebijakan tersebut menjadi upaya negara untuk menghadirkan perlindungan sosial yang lebih terjangkau tanpa mengurangi manfaat program.
“Dengan adanya keringanan iuran sebesar 50 persen ini, pekerja dapat memperoleh perlindungan dengan biaya lebih terjangkau namun manfaatnya tetap optimal,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pasuruan, Sulistijo N. Wirjawan, menilai pendekatan berbasis komunitas sangat relevan diterapkan di wilayah Pasuruan. Keterlibatan tokoh agama dan perangkat desa dinilai efektif untuk menjangkau pedagang, petani, hingga guru ngaji agar masuk dalam kepesertaan program.
Menurutnya, kolaborasi dengan jaringan sosial masyarakat diharapkan mampu meningkatkan kesadaran pekerja informal terhadap pentingnya perlindungan jaminan sosial sekaligus mengurangi risiko kerentanan ekonomi saat terjadi kecelakaan kerja maupun musibah lainnya. (Red-Garudasatunews)
