BLITAR, Saksimata.my.id – Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin turun langsung memimpin aksi bersih-bersih di Alun-Alun Kota Blitar setelah viralnya ulasan dari influencer Gilang.her yang menyoroti kondisi fasilitas publik tersebut.
Pejabat yang akrab disapa Mas Ibin itu tidak hanya melakukan peninjauan, tetapi juga terlibat langsung dalam kegiatan pengecatan fasilitas umum bersama jajaran kepala OPD dan ASN. Aksi tersebut dikemas dalam Gerakan Indonesia Asri yang disebut sebagai upaya memperbaiki kondisi alun-alun yang dinilai mulai mengalami penurunan kualitas.
“Kami fokuskan di sekitar alun-alun untuk bersih-bersih dan memperbaiki fasilitas. Semua kepala OPD ikut turun langsung,” ujar Mas Ibin.
Ia juga menanggapi kritik publik terkait desain alun-alun yang dianggap kosong. Menurutnya, konsep ruang terbuka tersebut mengacu pada tata ruang tradisional yang menekankan fungsi sebagai ruang publik multifungsi.
Namun dari sudut pandang investigatif, langkah cepat ini memunculkan pertanyaan terkait efektivitas pengelolaan anggaran sebelumnya. Alun-Alun Blitar diketahui telah menelan anggaran renovasi hingga Rp5 miliar dalam dua tahun terakhir, namun masih menuai kritik terkait kualitas fasilitas.
Sorotan publik bermula dari video ulasan Gilang.her yang mengungkap sejumlah persoalan, mulai dari keramik kusam, wastafel tanpa aliran air, hingga desain area bermain yang dinilai tidak fungsional.
Menanggapi keluhan tersebut, Pemkot Blitar juga mulai melakukan pemasangan alat pengusir burung blekok untuk mengatasi masalah kebersihan akibat kotoran. Perbaikan dilakukan bertahap dengan klaim tidak menyakiti satwa.
Meski aksi bersih-bersih mendapat respons positif dari sebagian masyarakat, persoalan mendasar terkait kualitas pembangunan dan perawatan fasilitas publik masih menjadi perhatian. Publik menilai, langkah kosmetik seperti pengecatan belum cukup menjawab kritik terhadap fungsi infrastruktur yang bermasalah.
Tanpa audit terbuka terhadap penggunaan anggaran serta evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pekerjaan, upaya perbaikan ini berisiko dipersepsikan sebagai respons sesaat terhadap tekanan publik, bukan solusi jangka panjang bagi tata kelola ruang publik. (Red)
