SURABAYA, Garudasatunews.id – Polri menegaskan tidak ada jalur khusus dalam rekrutmen Taruna dan Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun Anggaran 2026, di tengah maraknya isu percaloan dan praktik penipuan yang kerap membayangi proses seleksi.
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, yang menekankan bahwa seluruh tahapan rekrutmen tetap mengacu pada prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis (BETAH).
“Rekrutmen dilakukan secara objektif dan terbuka, tanpa pengecualian jalur khusus,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).
Penegasan ini sekaligus menjadi respons atas potensi praktik kecurangan yang masih menjadi kekhawatiran publik dalam proses penerimaan anggota Polri, khususnya di tingkat Akademi Kepolisian yang dikenal kompetitif.
Data menunjukkan jumlah pendaftar Akpol 2026 mencapai 7.988 orang secara online. Namun, hanya 5.432 peserta yang dinyatakan lolos verifikasi awal dan berhak melanjutkan ke tahap seleksi administrasi.
Meski Polri mengklaim sistem seleksi berjalan transparan, tingginya animo pendaftar kerap dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab untuk menawarkan “jalur belakang” dengan imbalan tertentu.
Polri mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap janji kelulusan berbayar. Setiap indikasi penipuan atau percaloan diminta segera dilaporkan melalui Divisi Propam, Bareskrim Polri, maupun layanan pengaduan resmi yang telah disediakan.
Johnny menegaskan, jika praktik tersebut melibatkan anggota Polri, akan diproses secara internal melalui Propam. Sementara jika melibatkan pihak sipil, penegakan hukum akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, pernyataan ini juga menegaskan bahwa rekrutmen Akpol merupakan bagian dari investasi jangka panjang institusi dalam menyiapkan calon pimpinan Polri untuk 25 hingga 30 tahun mendatang.
Namun, efektivitas komitmen transparansi tersebut tetap bergantung pada pengawasan ketat dan konsistensi penegakan hukum terhadap setiap indikasi penyimpangan dalam proses seleksi.
(Red-Garudasatunews)
