SURABAYA, Garudasatunews.id – Pelantikan 128 kepala sekolah di Jawa Timur oleh Khofifah Indar Parawansa memunculkan sorotan serius terhadap maraknya praktik perundungan di lingkungan pendidikan yang hingga kini dinilai belum tertangani secara sistematis.
Para kepala SMA, SMK, dan SLB yang dilantik dijadwalkan mulai bertugas per 1 April 2026. Momentum ini disebut sebagai upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia, namun sekaligus menjadi ujian nyata terhadap kemampuan manajerial kepala sekolah dalam menangani persoalan laten di sekolah.
Gubernur menekankan pentingnya pengawasan intensif terhadap kondisi psikologis siswa sebagai langkah pencegahan bullying. Instruksi ini mengindikasikan bahwa persoalan perundungan masih menjadi ancaman serius di lingkungan pendidikan Jawa Timur.
Ia meminta kepala sekolah tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga aktif membangun komunikasi langsung dengan siswa untuk mendeteksi potensi konflik sejak dini sebelum berkembang menjadi kekerasan fisik maupun verbal.
Di sisi lain, isu efisiensi anggaran pendidikan turut menjadi perhatian. Pemerintah daerah mendorong sinergi lintas sektor agar kinerja tetap optimal meski keterbatasan anggaran dalam RKPD berpotensi memengaruhi kualitas program pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Aries Agung Paewai, mengungkapkan bahwa dari total pejabat yang dilantik, 56 merupakan hasil promosi guru, sementara sisanya berasal dari mutasi jabatan. Komposisi ini menimbulkan evaluasi terkait kesiapan dan pengalaman dalam menghadapi kompleksitas persoalan sekolah.
Ia juga menegaskan akan ada evaluasi berkala dengan sistem penghargaan dan sanksi tegas. Kepala sekolah yang dinilai gagal dapat dicopot dan dikembalikan menjadi guru, sementara yang berprestasi akan dipromosikan ke sekolah dengan skala lebih besar.
Namun, di tengah pelantikan tersebut, Pemprov Jatim masih mencatat kekosongan 65 posisi kepala sekolah yang saat ini diisi oleh pelaksana tugas. Kondisi ini menandakan adanya persoalan struktural dalam pemenuhan jabatan strategis di sektor pendidikan.
Situasi tersebut memperkuat urgensi reformasi tata kelola pendidikan, terutama dalam memastikan kepemimpinan sekolah mampu menjawab persoalan mendasar seperti bullying, kualitas pembelajaran, dan stabilitas lingkungan pendidikan.
(Red-Garudasatunews)
