JAKARTA, Garudasatunews.id – Badan Gizi Nasional (BGN) mulai menyiapkan skema efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp268 triliun. Langkah ini diambil sebagai respons atas tekanan ekonomi global akibat konflik Timur Tengah yang berpotensi mengguncang sektor energi dan fiskal nasional.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan, pihaknya telah terlibat dalam pembahasan harmonisasi anggaran bersama pemerintah guna merespons situasi global yang kian tidak menentu.
“Kemarin kami ikut rapat dalam harmonisasi anggaran, menyikapi fenomena global terutama terkait energi dan efeknya terhadap ekonomi Indonesia. Dan kita sedang melakukan hitungan-hitungan agar bisa ikut berkontribusi menyikapi krisis yang ada,” ujarnya di Kejaksaan Agung RI, Selasa (17/3/2026).
Di tengah ancaman efisiensi, realisasi anggaran program MBG justru masih rendah. Hingga 9 Maret 2026, serapan anggaran baru mencapai Rp44 triliun atau sekitar 13,1 persen dari total alokasi. Rendahnya penyerapan ini memunculkan indikasi belum optimalnya implementasi program di lapangan.
BGN menegaskan belum ada keputusan resmi pemangkasan anggaran. Namun, pendekatan efisiensi mulai disiapkan dengan mengoptimalkan pagu Rp268 triliun tanpa menyentuh dana cadangan sebesar Rp63 triliun, serta melakukan seleksi ketat terhadap kegiatan yang dinilai kurang prioritas.
“Tentu saja kita harus memiliki sense of crisis,” tegas Dadan.
Di sisi lain, kebijakan penghentian sementara penyaluran MBG selama periode Idul Fitri pada 18–24 Maret 2026 diproyeksikan menghemat anggaran hingga Rp5 triliun. Program dijadwalkan kembali berjalan pada 31 Maret 2026 dengan target ekspansi besar.
“Program akan kembali beroperasi pada 31 Maret 2026 dengan target 25.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan menjangkau lebih dari 61,2 juta penerima manfaat,” jelasnya.
Sinyal efisiensi juga datang dari Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang penyesuaian terhadap total anggaran MBG dalam APBN 2026 yang mencapai Rp335 triliun.
“Saya pikir gitu, nggak harus Rp335 triliun,” ujarnya.
Meski demikian, pemerintah memastikan efisiensi tidak akan menyasar anggaran inti penyediaan makanan bagi penerima manfaat. Langkah ini diposisikan sebagai strategi menjaga stabilitas fiskal di tengah gejolak global, termasuk lonjakan harga energi dan gangguan rantai pasok.
Situasi ini menempatkan program MBG dalam sorotan, antara kebutuhan percepatan penanganan gizi nasional dan tekanan realitas fiskal yang semakin ketat.
(Red-Garudasatunews)
