BOJONEGORO, Garudasatunews.id – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro meraih Opini Kualitas Tertinggi dalam Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur.
Penghargaan tersebut diserahkan di Surabaya, Kamis (19/2/2026), dan diterima langsung oleh Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah. Capaian ini menjadi indikator meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan publik sekaligus menurunnya potensi praktik maladministrasi di daerah tersebut.
Nurul Azizah menegaskan, penghargaan itu merupakan hasil dari proses pembenahan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah, bukan akhir dari upaya perbaikan. Evaluasi yang diberikan Ombudsman dinilai menjadi pijakan untuk terus mengidentifikasi kekurangan serta meningkatkan standar layanan.
Menurutnya, tantangan pelayanan publik semakin kompleks seiring derasnya arus informasi dan meningkatnya ekspektasi masyarakat. Karena itu, reformasi tidak hanya difokuskan pada penyederhanaan prosedur, tetapi juga penguatan sumber daya manusia, peningkatan sarana prasarana, serta efisiensi waktu pelayanan.
Selain pemerintah kabupaten, tiga unit layanan juga mencatat nilai sangat baik, yakni RSUD Padangan, Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. Penilaian tersebut mencerminkan peningkatan mutu layanan pada sektor kesehatan, sosial, dan pendidikan.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menegaskan akan menjaga konsistensi reformasi pelayanan agar kepercayaan publik terus meningkat, dengan menjadikan kualitas layanan sebagai prioritas utama, bukan sekadar mengejar penghargaan.
(Red-Garudasatunews)
