SIDOARJO, Garudasatunews.id – Tiga bulan lalu, konflik Bupati Sidoarjo Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana masih dianggap sebatas gimik politik. Dinilai sekadar drama elit untuk menjaga popularitas. Namun waktu membuktikan, perseteruan itu bukan sandiwara. Ia menjelma konflik terbuka yang kini menyeret hukum, memecah birokrasi, dan membebani publik.
Perselisihan di pucuk pimpinan daerah itu menjadi bahan perbincangan luas, dari warung kopi hingga ruang rapat. Narasi saling serang diproduksi masif melalui kanal pribadi dan media, dibungkus seolah demi kebenaran, padahal lebih menyerupai upaya pembenaran. Substansi dan kinerja tersisih, sementara kepentingan publik terabaikan.
Alih-alih fokus menyelesaikan persoalan nyata seperti banjir, kemacetan, jalan rusak, dan layanan publik, konflik elite justru dipertontonkan tanpa malu. Bahkan, gesekan meluas hingga melibatkan keluarga dan berujung saling lapor ke pengadilan. Disharmoni yang semula disangkal kini menjadi fakta telanjang.
Upaya tabayun atau dialog politik beretika gagal menemukan ruang. Ego sektoral mengeras, menutup pintu kompromi. Konflik pun bermigrasi ke ruang publik, dipenuhi bantahan, spekulasi, dan politisasi isu. Situasi diperparah oleh pihak-pihak yang ikut menunggangi konflik demi keuntungan sendiri.
Dalam kondisi ini, DPRD Sidoarjo dan partai politik pengusung patut dipertanyakan perannya. Fungsi kontrol nyaris tak terdengar. Padahal, pembiaran konflik elite sama artinya membiarkan roda pemerintahan pincang. Birokrasi ragu mengambil keputusan, ASN terjebak tarik-menarik loyalitas, dan pelayanan publik kehilangan arah.
Efek domino konflik ini berbahaya. Menjelang Pilkades serentak 2026, gesekan elite kabupaten berpotensi menjalar ke desa. Jika elit gagal memberi teladan etika politik, konflik horizontal di akar rumput tinggal menunggu waktu.
Di tengah situasi ini, peringatan HUT ke-167 Kabupaten Sidoarjo seharusnya menjadi momentum refleksi, bukan sekadar seremoni. Usia daerah bertambah, tetapi kedewasaan politik justru diuji. Publik bertanya, ke mana arah Sidoarjo dibawa ketika pemimpinnya sibuk berkonflik?
Konflik politik memang keniscayaan dalam demokrasi. Namun ketika dibiarkan terbuka, berlarut, dan tanpa mekanisme komunikasi sehat, yang terancam bukan hanya relasi elite, tetapi kepercayaan publik dan masa depan daerah. Potensi besar Sidoarjo sebagai kawasan industri, UMKM, dan penyangga ekonomi Jatim hanya akan optimal dengan stabilitas politik dan soliditas kepemimpinan.
Menjelang HUT, klaim keberpihakan dan pencitraan kembali diproduksi. Namun warga menuntut lebih dari sekadar narasi. Mereka menunggu kepemimpinan yang mau mendengar, berdialog, dan bekerja bersama, bukan saling menjatuhkan.
HUT Sidoarjo harus menjadi milik seluruh warga, bukan panggung segelintir elite. Di titik ini, Sidoarjo diuji: terus terjebak konflik kekuasaan, atau melangkah maju dengan kedewasaan politik. Publik menanti refleksi jujur para pemimpinnya agar peringatan tahunan tak kehilangan makna.
Oleh: M. Fadeli,
Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Ubhara Surabaya
