SURABAYA, Garudasatnews.id – Kejatuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama dua hari berturut-turut akibat langkah Morgan Stanley Capital International (MSCI) menjadi alarm keras bagi pasar modal Indonesia. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, meminta pelaku pasar, otoritas bursa, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera berbenah dan terbuka terhadap koreksi.
Said menegaskan, keputusan MSCI yang akan mengeluarkan sejumlah emiten besar dengan alasan free float, likuiditas riil, dan transparansi langsung memukul kepercayaan pasar.
“Pada Rabu, 28 Januari 2026, IHSG anjlok 7,3 persen hingga terjadi trading halt. Kamis pagi masih tertekan sampai minus 8,5 persen, sebelum menguat ke minus 1,76 persen jelang penutupan,” kata Said dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/1/2026).
Dalam waktu singkat, dana asing tercatat keluar dari bursa mencapai Rp6,12 triliun. Meski demikian, Said mencatat adanya sinyal positif: nilai beli investor pada perdagangan Kamis justru melampaui aksi jual, dengan surplus sekitar Rp6,1 triliun dan kapitalisasi pasar yang lebih besar dibanding hari sebelumnya.
Menurut Said, kondisi ini menunjukkan fondasi kepercayaan terhadap bursa saham Indonesia belum runtuh. Namun, ia menegaskan koreksi MSCI tidak boleh diabaikan.
“Pesan MSCI harus dibaca sebagai koreksi konstruktif. Pelaku pasar, otoritas bursa, dan OJK wajib membuka diri untuk pembenahan, terutama soal administrasi dan tata kelola,” tegasnya.
Said juga mengingatkan bahaya “fatwa” lembaga pemeringkat global yang kerap diikuti tanpa sikap kritis. Kepercayaan, menurutnya, bisa berubah menjadi kuasa jika tidak diimbangi nalar dan transparansi.
Ia menyinggung afiliasi MSCI dengan raksasa keuangan global seperti Vanguard, BlackRock, dan State Street Global Advisors—institusi yang juga tercatat sebagai pemain di Bursa Efek Indonesia (BEI).
“Sah secara bisnis, tapi publik juga berhak bertanya: apakah ada keuntungan yang mereka petik dari gejolak ini?” ujarnya.
Di sisi lain, Said menyoroti rapuhnya basis investor domestik. Dengan jumlah investor saham sekitar 19 juta, literasi dan inklusi pasar modal Indonesia masih jauh tertinggal. Kondisi ini, menurutnya, membuat investor ritel—terutama pemula—menjadi pihak paling rentan.
“Modal kecil mereka bisa tergerus bahkan lenyap seketika. Ini bisa menimbulkan trauma dan memukul upaya peningkatan literasi pasar modal,” katanya.
Karena itu, Said mendorong hadirnya lembaga pemeringkat pembanding agar investor global tidak hanya bergantung pada satu narasi.
“Dalam dunia bisnis, second opinion itu wajar. Kita butuh pembanding agar penilaian benar-benar membangun pasar yang sehat, bukan justru membuka ruang spekulasi dan permainan saham,” pungkasnya.(Red-Garudasatunews)
