SURABAYA, Garudasatunews.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan lima pelayanan dasar masyarakat tidak boleh terganggu dalam perencanaan pembangunan daerah. Penegasan itu disampaikan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Jawa Timur Tahun 2027.
Forum yang digelar di Surabaya tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf dan Kepala Bappeda Jatim Mohammad Yasin. Agenda utama membahas arah awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
“Memang masih Januari, tapi kita sudah bicara 2027. Ini proses berkesinambungan, perencanaan harus dimulai sedini mungkin,” kata Emil.
Emil menekankan, selain memastikan pelaksanaan program 2026 berjalan optimal, Pemprov Jatim juga harus menyiapkan fondasi kuat untuk 2027. Karena itu, tema besar RKPD 2027 difokuskan pada pelayanan dasar.
Menurutnya, dinamika global dan tantangan alam yang semakin kompleks membuat perencanaan jangka menengah tidak mudah diprediksi. Namun, di tengah ketidakpastian tersebut, pelayanan dasar wajib tetap terjaga.
“Apapun yang terjadi, layanan kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan penanggulangan bencana tidak boleh terganggu,” tegasnya.
Emil juga menyoroti pentingnya sinergi lintas pemerintahan, mulai dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota, agar perlindungan terhadap masyarakat dapat berjalan maksimal.
“Keselarasan kebijakan lintas hierarki ini yang ingin kita sepakati sejak awal,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Jatim Mohammad Yasin menjelaskan, fokus pelayanan dasar sejalan dengan amanat Undang-Undang Otonomi Daerah. Lima urusan wajib pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, urusan sosial, infrastruktur dasar, serta ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas).
“Lima sektor inilah yang menjadi fokus utama tema pembangunan Jawa Timur tahun 2027,” tegas Yasin.
Meski demikian, ia menegaskan sektor lain tetap penting. Namun, keterbatasan fiskal daerah akibat penyesuaian dana transfer membuat pemerintah harus memilah antara program yang penting dan yang paling mendesak.
“Semua penting, tapi kita harus menentukan mana yang paling urgen untuk dialokasikan sesuai kemampuan fiskal,” pungkasnya.(Red-Garudasatunews)
