SURABAYA, Garudasatunews.id – Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menetapkan empat orang tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) tahun anggaran 2025–2026. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur, total uang kas perusahaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan mencapai Rp3.270.559.452 atau sekitar Rp3,27 miliar.
Penetapan tersangka dilakukan penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim pada Kamis (19/11/2026) malam. Keempat tersangka masing-masing berinisial Moch Nahroni (MN), Direktur Keuangan dan SDM PDTS KBS; Nurika Widyasanti (NW), Direktur Operasional dan Umum; Eliya Emi Suprapto (EES), anggota Badan Pengawas PDTS KBS; serta M Ma’ruf Syah (MM), advokat dari kantor hukum Ma’ruf Syah and Partner.
Usai menjalani pemeriksaan intensif, keempatnya langsung ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kejati Jawa Timur selama 20 hari, terhitung sejak 19 November hingga 8 Desember 2026.
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, mengungkapkan perkara tersebut bermula pada Februari 2025. Saat itu, jajaran direksi dan sejumlah karyawan PDTS KBS dipanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak untuk dimintai keterangan terkait pengaduan dugaan korupsi pengelolaan sewa tenant di lingkungan Kebun Binatang Surabaya.
Dalam perkembangan penyelidikan, Nurika dan Nahroni disebut menghubungi Eliya untuk mencari pengacara yang dapat membantu menangani perkara tersebut. Eliya kemudian memperkenalkan keduanya kepada Ma’ruf Syah.
Menurut penyidik, Ma’ruf meminta imbalan jasa hukum atau lawyer fee sebesar Rp100 juta serta dana Rp500 juta yang disebut-sebut untuk mengupayakan penghentian perkara di Kejari Tanjung Perak.
Atas permintaan tersebut, Nurika dan Nahroni diduga memerintahkan Sutini, Kepala Departemen Keuangan PDTS KBS, mengeluarkan uang dari kas perusahaan. Dana tersebut kemudian diserahkan Eliya kepada Ma’ruf. Namun, berdasarkan keterangan Kejati Jatim, uang itu tidak pernah sampai kepada penyidik Kejari Tanjung Perak.
Persoalan serupa kembali muncul pada April 2025 ketika Kejati Jatim memeriksa jajaran direksi dan Badan Pengawas PDTS KBS terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan perusahaan.
Dalam proses tersebut, Ma’ruf kembali disebut meminta lawyer fee Rp100 juta dan dana tambahan Rp995 juta. Permintaan itu kemudian berkembang hingga total uang yang dikeluarkan dari kas perusahaan untuk kepentingan tersebut mencapai Rp2,41 miliar.
Penyidik mengungkapkan, dana tersebut juga tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejati Jatim. Meski demikian, proses pemeriksaan terhadap PDTS KBS tetap berjalan.
Untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran tersebut, keempat tersangka diduga bersekongkol membuat sejumlah dokumen yang seolah-olah menunjukkan adanya kerja sama jasa hukum yang sah. Dokumen itu meliputi laporan peninjauan standar operasional prosedur (SOP), perjanjian kerja sama (PKS) fiktif, serta kuitansi honorarium konsultan hukum dan biaya pendampingan litigasi senilai Rp2,41 miliar.
Selain dugaan pengeluaran untuk kepentingan penanganan perkara, penyidik juga menemukan sejumlah penggunaan kas perusahaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Rinciannya, sebesar Rp707.775.022 pada 2025 dan Rp152.784.430 pada 2026. Pengeluaran tersebut diklaim untuk kebutuhan operasional, bahan bakar minyak (BBM), tunjangan hari raya (THR), dan honorarium.
Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Jawa Timur tertanggal 11 November 2026, total uang kas PDTS KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan mencapai Rp3.270.559.452.
Penyidikan Masih Berlanjut, Dugaan Aliran Dana Didalami
Kejati Jatim menyatakan penyidikan masih terus dikembangkan, termasuk mendalami kemungkinan adanya aliran dana kepada pihak eksternal maupun pihak lain di lingkungan pemerintahan Kota Surabaya.
Punia menegaskan penyidik akan menelusuri lebih lanjut kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut. Dengan demikian, terbuka kemungkinan adanya perkembangan baru seiring proses penyidikan.
Keempat tersangka disangkakan dengan ketentuan primair Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara dakwaan subsidair menggunakan Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf a atau c KUHP.
Kasus ini menambah daftar persoalan hukum dalam pengelolaan Kebun Binatang Surabaya. Sebelumnya, mantan Direktur Utama PDTS KBS, Choirul Anwar, juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi anggaran perusahaan periode 2016–2024 dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp10,2 miliar.
Pengungkapan perkara terbaru ini kembali menyoroti pentingnya transparansi, pengawasan internal, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan badan usaha milik daerah, terutama perusahaan yang mengelola fasilitas publik dan konservasi satwa.
(Red-Garudasatunews)











