Perkuat Satu Data, Bansos dan Beasiswa Dibidik Tepat Sasaran

oleh -16 Dilihat
oleh
Perkuat Satu Data, Bansos dan Beasiswa Dibidik Tepat Sasaran (1)
Perkuat Satu Data, Bansos dan Beasiswa Dibidik Tepat Sasaran (1)
banner 468x60

MOJOKERTO, Garudasatunews.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto memperkuat integrasi dan akurasi data sosial ekonomi untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos), beasiswa pendidikan, penanganan stunting hingga pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) tepat sasaran. Langkah tersebut menjadi perhatian serius karena ketepatan data menentukan apakah program pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Komitmen itu ditegaskan Wakil Bupati Mojokerto, Muhammad Rizal Octavian, saat membuka Forum Satu Data Tematik Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 di Hotel Arayanna, Trawas, Kamis (19/11/2026).

Dalam forum yang diikuti 92 peserta dari perangkat daerah dan Admin Satu Data tersebut, Rizal menekankan pentingnya menyatukan basis data antarinstansi. Menurutnya, data yang selama ini dikelola masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) harus terintegrasi dan dapat dimanfaatkan bersama sebagai landasan penyusunan kebijakan pembangunan.

Ia mengingatkan bahwa data administratif tidak selalu mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Karena itu, verifikasi langsung di lapangan diperlukan agar pengelompokan masyarakat berdasarkan desil tidak menjadi satu-satunya dasar penentuan penerima bantuan.

Persoalan akurasi tersebut menjadi krusial, terutama dalam program pengentasan kemiskinan dan pemberian beasiswa. Pemerintah daerah didorong memastikan bantuan tidak hanya diberikan berdasarkan klasifikasi angka, tetapi juga mempertimbangkan kondisi riil keluarga calon penerima.

Rizal juga mendorong penyempurnaan kriteria penerima beasiswa. Penentuan penerima manfaat dinilai perlu mempertimbangkan pekerjaan orang tua, jumlah tanggungan keluarga, serta kondisi sosial dan pendidikan, bukan semata-mata mengacu pada kategori desil satu dan dua.

Selain bantuan sosial dan pendidikan, penguatan Satu Data juga diarahkan untuk memperluas kolaborasi pemerintah daerah dengan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Rizal mencontohkan kebutuhan pembangunan rumah tidak layak huni. Apabila kemampuan pemerintah daerah hanya mencukupi pembangunan 300 unit, sementara kebutuhan masyarakat mencapai 500 unit, kekurangan 200 unit dapat diupayakan melalui dukungan perusahaan.

Dalam skema tersebut, data by name by address (BNBA) menjadi instrumen penting untuk memeriksa dan memvalidasi usulan bantuan dari desa sebelum diajukan kepada perusahaan. Dengan demikian, dukungan CSR diharapkan melengkapi program pemerintah, bukan berjalan tanpa perencanaan yang terukur.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto, Nugraha Budhi Sulistya, menjelaskan bahwa Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) memiliki potensi pemanfaatan lebih luas. Data tersebut tidak hanya berkaitan dengan penanganan kemiskinan, tetapi juga dapat mendukung sektor pendidikan, kesehatan, penanganan stunting hingga pemetaan potensi pendapatan asli daerah (PAD).

Ia mencontohkan pemadanan informasi kepemilikan kendaraan dan perizinan usaha yang dapat membantu pemerintah daerah mengidentifikasi potensi pendapatan daerah. Namun, pemanfaatan tersebut harus ditopang data yang akurat, terverifikasi, dan diperbarui secara berkala.

Nugraha juga menekankan pentingnya berbagi pakai data ant perangkat daerah agar tidak terjadi pengelolaan informasi yang terpisah-pisah. Meski demikian, pertukaran data tetap harus memperhatikan keamanan sistem elektronik dan perlindungan informasi pribadi.

Forum Satu Data Tematik Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Wakil Bupati Mojokerto bersama perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mojokerto, Diskominfo Provinsi Jawa Timur, Pelaksana Tugas Kepala Bapperida, serta Kepala Diskominfo Kabupaten Mojokerto.

Penguatan integrasi data ini menjadi langkah penting bagi Pemkab Mojokerto. Namun, efektivitasnya nantinya perlu diukur melalui pembaruan data secara berkala, keterbukaan mekanisme penentuan penerima manfaat, serta kesesuaian antara data administrasi dan kondisi masyarakat di lapangan.

Dengan demikian, Satu Data diharapkan tidak berhenti sebagai agenda administratif antarlembaga, melainkan benar-benar menjadi instrumen pengawasan dan perencanaan pembangunan agar bansos, beasiswa, penanganan stunting, serta program RTLH dapat dirasakan masyarakat yang berhak.

(Red-Garudasatunews)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.