JOMBANG, Garudasatunews.id – Dugaan pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) secara ilegal di kawasan hutan Alas Carangwulung, Desa Carangwulung, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, memicu kekhawatiran serius terhadap keselamatan lingkungan dan masyarakat. Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (ECOTON) bersama Perkumpulan Telapak Indonesia mendesak aparat penegak hukum segera mengusut pihak yang bertanggung jawab atas temuan material mencurigakan tersebut.
Temuan itu bukan sekadar persoalan tumpukan material di kawasan hutan. Bau menyengat yang tercium dari sejumlah titik pembuangan hingga menyebabkan mual, mata pedih, dan sensasi panas pada kulit menjadi indikasi awal adanya potensi bahaya yang perlu segera diperiksa secara ilmiah.
Tim ECOTON dan Perkumpulan Telapak kembali melakukan penelusuran lapangan pada Rabu (18/11/2026). Dari pemeriksaan tersebut, ditemukan material yang diduga berupa slag aluminium atau residu hasil peleburan logam yang tersebar di tiga titik kawasan hutan produktif.
Berdasarkan informasi yang dihimpun tim, volume material diperkirakan mencapai lima hingga delapan truk dam. Namun, jenis, kandungan kimia, dan tingkat bahayanya masih memerlukan pembuktian melalui pengujian laboratorium.
Perwakilan ECOTON, Amalia Fibrianty, menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh membiarkan dugaan pembuangan limbah tersebut tanpa kepastian penanganan. Menurutnya, penyelidikan harus mencakup asal-usul material, pihak pengangkut, kendaraan yang digunakan, hingga pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas pembuangan.
ECOTON juga meminta pemerintah memberikan kepastian mengenai jadwal investigasi, pemeriksaan sampel, serta langkah penanganan di lokasi. Sebab, semakin lama material dibiarkan, semakin besar pula kekhawatiran masyarakat terhadap potensi dampak lingkungan.
Delapan Truk Diduga Angkut Material
Dugaan pembuangan dalam jumlah besar diperkuat keterangan Sandi, seorang pesanggem atau pengelola lahan di kawasan hutan Perhutani KPH Jombang.
Sandi memperkirakan sekitar delapan truk mengangkut material tersebut ke kawasan antara Petak 14A dan Petak 11. Keberadaan tumpukan material bahkan menutup sebagian jalan setapak yang biasa digunakan masyarakat untuk mengakses lahan garapan.
Dampak terhadap mata pencaharian warga juga menjadi perhatian. Di lahan yang dikelolanya, Sandi memiliki sekitar 30 tanaman kopi, 15 pohon durian, dan 16 pohon karet.
Ia khawatir material yang diduga limbah tersebut dapat merusak tanaman produktif yang selama ini menjadi sumber penghidupan keluarganya.
DLH Jombang Minta Pendampingan Gakkum
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jombang, Miftahul Ulum, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat kepada Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup untuk meminta pendampingan dan penanganan lebih lanjut.
DLH masih menunggu arahan dari Gakkum karena material tersebut diduga termasuk limbah B3 sehingga proses penanganannya membutuhkan prosedur khusus. Pemerintah daerah juga belum dapat memastikan sumber maupun pihak yang membawa material tersebut ke kawasan hutan Wonosalam.
Masyarakat sementara diimbau tidak mendekati lokasi pembuangan guna menghindari kemungkinan paparan zat berbahaya yang kandungannya belum diketahui.
Penelusuran Pelaku dan Pemulihan Lingkungan Mendesak
Kasus ini membutuhkan penanganan lebih dari sekadar pemeriksaan lapangan. Pengujian laboratorium diperlukan untuk memastikan karakteristik material, sementara penelusuran kendaraan pengangkut dan asal limbah menjadi bagian penting dalam mengungkap dugaan pelanggaran.
Apabila terbukti terjadi pembuangan limbah tanpa izin, aparat dapat menelusuri penerapan ketentuan hukum lingkungan hidup, termasuk larangan dumping limbah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
ECOTON dan Perkumpulan Telapak berharap penanganan tidak berhenti pada pengambilan sampel dan dokumentasi. Pengungkapan pihak yang bertanggung jawab, penanganan material secara aman, serta pemulihan kawasan terdampak harus menjadi prioritas.
Sebab, hutan Wonosalam bukan tempat pembuangan limbah. Kawasan tersebut memiliki fungsi ekologis sekaligus menjadi ruang produktif bagi masyarakat. Kepastian hukum dan tindakan cepat pemerintah diperlukan agar dugaan pencemaran tidak berkembang menjadi ancaman yang lebih luas terhadap lingkungan dan sumber penghidupan warga.
(Red-Garudasatunews)









