MADIUN, Garudasatunews.id – Seorang anggota Satreskrim Polres Madiun Kota berinisial PSF diadukan ke Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) atas dugaan pelanggaran kode etik. Pengaduan tersebut disampaikan seorang perempuan berinisial FD, warga Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, melalui laporan kepada Kapolres Madiun Kota pada 8 Oktober 2026.
FD yang berprofesi sebagai pengacara sekaligus pihak pengadu meminta Propam memfasilitasi mediasi dengan menghadirkan anggota polisi yang dilaporkan beserta pimpinan terkait. Pengaduan ini menjadi perhatian karena menyangkut dugaan persoalan etik anggota kepolisian di luar pelaksanaan tugas kedinasan.
Berdasarkan keterangan FD, persoalan tersebut berkaitan dengan hubungan asmara yang disebut telah berlangsung sekitar tiga tahun. Hubungan keduanya awalnya berjalan serius, bahkan keluarga masing-masing dikabarkan telah mengetahui hubungan tersebut dan sempat merencanakan lamaran pada pertengahan 2024.
Namun, hubungan itu kemudian diwarnai pertengkaran berulang. Perselisihan keduanya bahkan disebut pernah ditangani Paminal setelah terjadi keributan di sebuah kafe di Kota Madiun.
Dalam penanganan sebelumnya, kedua pihak disebut sempat didamaikan dan diminta membuat surat pernyataan untuk tidak kembali menjalin hubungan asmara. Akan tetapi, menurut FD, kesepakatan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya karena anggota yang diadukan masih menghubunginya dan mengajak bertemu.
FD mengaku memiliki sejumlah bukti dan saksi yang siap disampaikan apabila diperlukan dalam proses pemeriksaan. Ia juga menyatakan bersedia menjalani konfrontasi langsung dengan anggota yang dilaporkan untuk memperjelas persoalan tersebut.
Propam Belum Memastikan Status Pengaduan
Di tengah munculnya pengaduan tersebut, respons internal kepolisian menjadi perhatian. Kasi Propam Polres Madiun Kota, Iptu Siswoto, saat dikonfirmasi pada Jumat (13/11/2026), menyatakan perlu melakukan pengecekan terlebih dahulu untuk memastikan apakah laporan tersebut telah diterima.
“Mohon waktu njih, kami cek terlebih dahulu,” ujarnya melalui pesan WhatsApp.
Namun, hingga Senin (16/11/2026), belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai perkembangan pengaduan tersebut. Siswoto menyampaikan bahwa dirinya masih mengikuti kunjungan kerja ke Polsek bersama Kapolres.
Upaya konfirmasi kepada Kapolres Madiun Kota, AKBP Rizki Pratama Wida Prastianto, juga belum memperoleh tanggapan hingga informasi disusun.
Transparansi Penanganan Menjadi Ujian Pengawasan Internal
Persoalan ini memunculkan perhatian terhadap fungsi pengawasan internal Polri, khususnya dalam memastikan setiap pengaduan dugaan pelanggaran etik ditindaklanjuti secara profesional dan proporsional.
Propam memiliki peran penting untuk memeriksa laporan, menguji bukti, meminta keterangan para pihak, serta memastikan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan disiplin maupun kode etik profesi Polri.
Di sisi lain, pengaduan yang disampaikan FD tetap harus diuji melalui mekanisme pemeriksaan. Anggota yang dilaporkan juga memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan. Dengan demikian, dugaan pelanggaran tidak dapat diperlakukan sebagai kesimpulan sebelum terdapat hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
FD menyatakan, apabila tidak ditemukan penyelesaian melalui mediasi di tingkat Polres Madiun Kota, dirinya mempertimbangkan meneruskan pengaduan kepada Kapolri, Kapolda Jawa Timur, Propam Mabes Polri, hingga Propam Polda Jawa Timur.
Publik kini menantikan kejelasan mengenai status pengaduan tersebut, termasuk langkah yang akan ditempuh Propam dalam menindaklanjuti laporan masyarakat.
Keterbukaan informasi mengenai proses penanganan pengaduan menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sekaligus memastikan prinsip akuntabilitas dan keadilan diterapkan tanpa pandang bulu.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi mengenai hasil pemeriksaan maupun kesimpulan Propam atas pengaduan tersebut.
(Red-Garudasatunews)














