SURABAYA, Garudasatunews.id – Senator asal Jawa Timur Ahmad Nawardi meminta Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan aspirasi para senator sebelum mengusulkan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Ia menilai keterlibatan senator penting agar figur yang dipilih memiliki keberpihakan terhadap kepentingan daerah dan masyarakat.
Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang akrab disapa Cak Nawardi tersebut menegaskan, pandangan senator perlu menjadi salah satu pertimbangan utama Presiden. Menurutnya, anggota DPD memiliki keterikatan langsung dengan aspirasi masyarakat di daerah dan relatif independen dari kepentingan partai politik.
“Kita akan memilih sosok yang pro daerah,” tegas Cak Nawardi saat menyampaikan pandangannya di Surabaya, Sabtu (14/11/2026).
Ia berharap wakil presiden yang nantinya terpilih mampu menjalankan tugas kenegaraan dengan lebih baik serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional dan daerah.
Menurut Nawardi, Indonesia memiliki banyak figur potensial dari berbagai wilayah yang dinilai mempunyai integritas, jiwa kenegarawanan, serta kepedulian terhadap kepentingan masyarakat. Karena itu, proses penentuan calon tidak semestinya hanya bertumpu pada pertimbangan politik partai.
152 Senator Punya Hak Suara di MPR
Nawardi secara khusus mengingatkan bahwa Kelompok DPD RI di MPR memiliki 152 anggota senator yang turut mempunyai hak suara dalam proses pemilihan wakil presiden pengganti.
Jumlah tersebut menjadi alasan penting bagi Presiden Prabowo untuk membuka ruang komunikasi dan mendengarkan pandangan para senator. Aspirasi daerah, menurut Nawardi, perlu mendapatkan tempat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat nasional.
Ia juga menekankan bahwa wakil presiden bukan sekadar pendamping Presiden, melainkan pejabat negara yang memiliki tanggung jawab strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
Keputusan Calon Tetap di Tangan Presiden
Terkait figur yang berpeluang mengisi posisi wakil presiden, Nawardi menyerahkan sepenuhnya keputusan pengusulan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ia merujuk Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mekanisme pengisian jabatan wakil presiden apabila terjadi kekosongan. Dalam ketentuan tersebut, Presiden mengusulkan dua calon wakil presiden kepada MPR untuk dipilih salah satunya.
Nawardi mengingatkan bahwa keputusan tersebut harus mempertimbangkan kapasitas, integritas, pengalaman, serta kemampuan calon dalam menjalankan tugas kenegaraan.
“Presiden jangan salah milih, karena wapres pengganti ini akan bersanding dengan Presiden selama tiga tahun,” ujarnya.
Aspirasi Daerah Menjadi Pertimbangan Politik Nasional
Pernyataan Cak Nawardi sekaligus menyoroti pentingnya posisi DPD RI dalam dinamika politik nasional. Keterwakilan daerah melalui senator dinilai perlu diperhitungkan, terutama dalam proses pengisian jabatan strategis negara.
Publik kini menantikan bagaimana Presiden Prabowo mempertimbangkan berbagai masukan, baik dari partai politik maupun perwakilan daerah melalui DPD RI.
Pada akhirnya, figur wakil presiden yang diusulkan diharapkan tidak hanya memiliki dukungan politik, tetapi juga kapasitas kepemimpinan, integritas, serta komitmen memperjuangkan kepentingan seluruh masyarakat Indonesia.
(Red-Garudasatunews)
