BLITAR,Garudasatunews.id – Identitas Sukamto Ayok (49), Warga Negara Indonesia (WNI) yang dikabarkan menjadi tawanan perang di Ukraina setelah diduga bergabung dengan militer Rusia, akhirnya terungkap. Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Blitar memastikan pria tersebut merupakan warga Kabupaten Jember, Jawa Timur, bukan warga Blitar sebagaimana informasi yang sebelumnya beredar.
Kepastian tersebut diperoleh setelah petugas imigrasi melakukan penelusuran melalui sistem informasi keimigrasian. Hasil pemeriksaan menunjukkan Sukamto memiliki rekam jejak pengurusan paspor di sejumlah kantor imigrasi di Jawa Timur.
Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (Kasi Tikim) Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Blitar, Rini Sulistyowati, menjelaskan bahwa Sukamto pernah mengurus paspor di Kediri, Surabaya, Blitar, hingga terakhir di Kantor Imigrasi Jember.
Menurut Rini, data administrasi tersebut sekaligus meluruskan informasi mengenai asal daerah Sukamto yang sebelumnya dikaitkan dengan Kabupaten Blitar.
Berdasarkan catatan perlintasan keimigrasian, Sukamto terakhir kali melakukan perjalanan ke luar negeri pada Juni 2026. Hingga informasi penangkapannya mencuat ke publik, sistem keimigrasian belum mencatat adanya kepulangan yang bersangkutan ke Indonesia.
**Dari Tawaran Kerja Konstruksi hingga Medan Perang**
Sebelumnya, nama Sukamto menjadi perhatian publik setelah muncul kabar dirinya ditangkap pasukan Ukraina dan berstatus sebagai tawanan perang (*prisoner of war*).
Berdasarkan informasi yang beredar, keberangkatan Sukamto ke Rusia awalnya diduga dilatarbelakangi tawaran pekerjaan di sektor konstruksi. Namun, setibanya di negara tersebut, ia diduga direkrut menjadi bagian dari militer Rusia dan kemudian dikirim ke medan peperangan di Ukraina.
Dugaan tersebut menjadi persoalan serius karena memperlihatkan potensi risiko yang dapat dihadapi warga negara Indonesia ketika menerima tawaran pekerjaan di luar negeri tanpa kepastian mekanisme perekrutan dan perlindungan hukum.
**Perlindungan WNI dan Pengawasan Perekrutan Kerja**
Kasus Sukamto juga menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI sebelumnya membenarkan adanya laporan mengenai WNI yang bergabung dengan militer Rusia dalam konflik melawan Ukraina.
Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, menyampaikan bahwa Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kiev telah meminta akses kekonsuleran kepada otoritas Ukraina.
Permintaan tersebut bertujuan untuk memperoleh akses langsung, melakukan pendalaman, serta memverifikasi kondisi WNI yang bersangkutan. Kemlu juga menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan keselamatan dan perlindungan warga negara Indonesia tersebut.
Di sisi lain, kasus ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri yang belum jelas legalitasnya.
Calon pekerja migran Indonesia perlu memastikan identitas perusahaan pemberi kerja, kejelasan kontrak, mekanisme perekrutan, serta kelengkapan dokumen keberangkatan melalui prosedur resmi.
Pengawasan terhadap praktik perekrutan tenaga kerja lintas negara juga menjadi aspek penting untuk mencegah penempatan pekerja migran secara nonprosedural, termasuk potensi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyelundupan manusia.
Hingga kini, kepastian mengenai kondisi Sukamto serta proses yang menyebabkan dirinya berada dalam situasi konflik bersenjata masih memerlukan verifikasi lebih lanjut melalui otoritas berwenang.
Perkembangan kasus ini sekaligus menjadi ujian bagi upaya perlindungan WNI di luar negeri, khususnya ketika warga negara Indonesia berada dalam situasi konflik bersenjata dan membutuhkan pendampingan diplomatik serta akses kekonsuleran.
(Red-Garudasatunews)
