TULUNGAGUNG, Garudasatunews.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung, Jawa Timur, memberhentikan lima Aparatur Sipil Negara (ASN) sepanjang Januari hingga Oktober 2026 akibat pelanggaran disiplin berat berupa mangkir kerja selama 30 hingga 100 hari. Ironisnya, sebagian pegawai yang diberhentikan tersebut telah mengabdi selama belasan tahun, tetapi justru meninggalkan kewajiban kedinasan untuk mencari pekerjaan lain.
TULUNGAGUNG, Garudasatunews.id – Lima ASN yang diberhentikan terdiri atas tiga Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dua Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Pemberhentian dilakukan setelah para pegawai tersebut terbukti memiliki tingkat ketidakhadiran tinggi tanpa alasan yang dapat dibenarkan.
Kepala Bidang Pembinaan, Evaluasi Kinerja dan Kesejahteraan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tulungagung, Laope Pinnega, mengungkapkan bahwa lima ASN tersebut diberhentikan dalam kurun waktu sepuluh bulan terakhir.
“Sejak Januari sampai Oktober 2026, ada sebanyak lima ASN yang sudah diberhentikan,” kata Laope, Selasa (10/11/2026).
Menurut Laope, tingkat ketidakhadiran para pegawai bervariasi. Namun, tercatat ada ASN yang tidak masuk kerja selama 30 hari, bahkan mencapai 100 hari.
Persoalan ini menjadi perhatian karena sebagian pegawai yang diberhentikan bukan merupakan pegawai baru. Mereka diketahui telah mengabdi antara lima hingga 16 tahun di lingkungan pemerintahan. Tiga PNS di antaranya sebelumnya bertugas sebagai staf pada sejumlah perangkat daerah Pemkab Tulungagung.
Terjerat Utang hingga Memilih Pekerjaan Sampingan
Berdasarkan penelusuran BKPSDM, terdapat sejumlah faktor yang melatarbelakangi tindakan mangkir kerja tersebut. Di antaranya persoalan ekonomi, masalah keluarga, hingga beban utang dalam jumlah besar.
Sebagian pegawai bahkan memilih mencari pekerjaan di luar kedinasan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi maupun menyelesaikan persoalan keuangan pribadi.
“Alasannya macam-macam, ada yang utangnya banyak, ada yang masalah keluarga. Tetapi rata-rata mereka mencari kerja di luar,” jelas Laope.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan kedisiplinan ASN tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap jam kerja, tetapi juga menyangkut tanggung jawab profesional dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat.
Pemberhentian Melalui Mekanisme Kepegawaian
BKPSDM Tulungagung menyatakan pemberhentian lima ASN tersebut telah melalui mekanisme dan prosedur kepegawaian yang berlaku.
Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan, pemerintah daerah terlebih dahulu melakukan tahapan pembinaan dan penanganan pelanggaran disiplin. Pemkab juga meminta rekomendasi kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Setelah memperoleh rekomendasi dari BKN, pemerintah daerah melanjutkan proses pemberhentian terhadap kelima pegawai tersebut.
Dalam proses itu, salah satu PNS sempat mengajukan banding kepada BKN untuk meminta peninjauan atas keputusan pemberhentiannya. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil setelah permohonan banding ditolak.
Pengawasan Disiplin ASN Menjadi Sorotan
Kasus pemberhentian lima ASN ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan kedisiplinan aparatur di lingkungan pemerintahan daerah.
Kehadiran pegawai bukan sekadar persoalan administrasi absensi, melainkan bagian dari tanggung jawab negara dalam memastikan pelayanan publik berjalan sebagaimana mestinya.
Pemkab Tulungagung melalui BKPSDM perlu terus memperkuat pembinaan, evaluasi kinerja, serta pengawasan terhadap aparatur agar kejadian serupa tidak terulang.
Di sisi lain, penegakan disiplin harus dilakukan secara konsisten, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebab, setiap pelanggaran yang berdampak pada terganggunya pelayanan masyarakat harus ditangani melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kasus ini sekaligus menjadi peringatan bahwa masa pengabdian yang panjang tidak menghapus kewajiban ASN untuk menaati aturan dan menjalankan tugas secara profesional.
(Red-Garudasatunews)
