YOGYAKARTA, Garudasatunews.id – Universitas Gadjah Mada (UGM) mengambil langkah serius menyikapi kericuhan demonstrasi 10 November 2026 di kawasan Malioboro hingga sekitar Bundaran UGM, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Selain memastikan tujuh mahasiswanya yang sempat diamankan kepolisian telah dipulangkan, UGM berencana menggandeng sejumlah perguruan tinggi lain untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) guna mengusut rangkaian peristiwa, termasuk dugaan tindakan kekerasan dalam proses pengamanan aksi.
Langkah tersebut disampaikan Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia, dalam konferensi pers di lingkungan kampus UGM, Kamis (12/11/2026). Pembentukan tim lintas perguruan tinggi diharapkan dapat menghasilkan penelusuran yang independen, objektif, transparan, serta berdasarkan bukti dan keterangan berbagai pihak.
Ova menjelaskan, pihaknya bersama jajaran pimpinan universitas dan fakultas telah mendatangi Polda DIY pada Rabu (11/11/2026) untuk berkoordinasi sekaligus mengupayakan pembebasan mahasiswa yang diamankan setelah demonstrasi berujung ricuh.
Hasil koordinasi tersebut membuahkan perkembangan positif. Sekitar pukul 20.00 WIB, tujuh mahasiswa UGM dinyatakan telah dilepaskan oleh kepolisian. Mereka terdiri atas enam mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) serta satu mahasiswa Fakultas Kehutanan.
Namun, satu mahasiswa lainnya dari Fakultas Filsafat, Abraham Mote, masih menjalani perawatan medis di rumah sakit akibat luka yang dialaminya dalam rangkaian peristiwa tersebut.
UGM memastikan pendampingan terhadap mahasiswa terdampak tidak berhenti setelah pemulangan. Kampus juga memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan psikologis sebelum meminta keterangan lebih lanjut mengenai kejadian yang mereka alami.
Dekan FISIPOL UGM, Prof. Dr. Phil. Gabriel Lele, mengatakan tujuh mahasiswa yang telah dipulangkan diarahkan menjalani pemeriksaan kesehatan dan visum di Rumah Sakit Akademik (RSA) UGM.
Pemeriksaan medis tersebut diperlukan untuk memastikan kondisi kesehatan sekaligus memperoleh dokumentasi medis apabila ditemukan indikasi kekerasan selama proses pengamanan.
Pihak fakultas menegaskan belum terburu-buru meminta mahasiswa menceritakan kronologi kejadian. Prioritas sementara adalah memastikan mereka mendapatkan rasa aman, pendampingan, dan kesempatan memulihkan kondisi masing-masing.
TGPF Lintas Kampus Jadi Langkah Pengusutan
Pembentukan TGPF menjadi salah satu langkah penting UGM dalam merespons peristiwa 10 November. Tim tersebut direncanakan menghimpun kesaksian mahasiswa, masyarakat terdampak, dokumentasi lapangan, serta berbagai informasi yang relevan untuk merekonstruksi kejadian.
Wakil Rektor UGM Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni, Dr. Arie Sujito, menegaskan bahwa penelusuran peristiwa harus mengedepankan prinsip ilmiah dan berbasis data yang dapat dipertanggungjawabkan.
UGM menyatakan menghormati institusi kepolisian, tetapi menekankan pentingnya perlindungan hak-hak warga negara, kebebasan menyampaikan pendapat, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Di sisi lain, Polda DIY juga menyampaikan rencana membentuk tim pencari fakta dengan melibatkan sejumlah lembaga eksternal, termasuk UGM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), dan Ombudsman.
Akuntabilitas Pengamanan Menjadi Sorotan
Peristiwa demonstrasi yang berujung kericuhan tersebut kembali memunculkan perhatian terhadap prosedur pengamanan aksi penyampaian pendapat di muka umum.
Penelusuran secara menyeluruh diperlukan untuk memastikan kronologi kejadian, alasan penindakan terhadap massa, serta kesesuaian tindakan aparat dengan ketentuan hukum dan prinsip perlindungan hak asasi manusia.
Hingga proses pencarian fakta menghasilkan kesimpulan, dugaan kekerasan tetap harus ditempatkan sebagai dugaan yang memerlukan pembuktian. Keterangan seluruh pihak, termasuk aparat kepolisian, peserta aksi, saksi, dan pihak kampus, penting untuk memperoleh gambaran peristiwa secara berimbang.
UGM menegaskan bahwa kritik dan penyampaian aspirasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Karena itu, penanganan demonstrasi harus tetap mengedepankan profesionalitas, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak konstitusional masyarakat.
Pembentukan TGPF lintas perguruan tinggi diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengungkap fakta secara objektif sekaligus mendorong evaluasi terhadap pelaksanaan pengamanan demonstrasi agar peristiwa serupa tidak terulang.
(Red-Garudasatunews)
