PROBOLINGGO, Garudasatunews.id – Rencana pembangunan hotel atau penginapan di kawasan hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), tepatnya di Blok Pusung Gedhe, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, menuai penolakan dari masyarakat adat Tengger. Warga khawatir pembangunan tersebut mengancam kelestarian hutan, merusak kawasan sakral, serta meningkatkan risiko bencana ekologis.
Penolakan itu disampaikan Pemerintah Desa Ngadisari bersama Lembaga Adat Tengger dan sejumlah tokoh masyarakat pada Rabu (11/11/2026). Mereka mendesak Balai Besar TNBTS segera melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas pembabatan hutan yang ditemukan warga di kawasan tersebut.
Persoalan ini menjadi perhatian karena muncul setelah kawasan Bromo sebelumnya dilanda kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Masyarakat mempertanyakan rencana pemanfaatan kawasan hutan untuk kepentingan akomodasi pariwisata di tengah upaya pemulihan dan perlindungan ekosistem konservasi.
Salah seorang warga Desa Ngadisari, Suyanto, menegaskan masyarakat Tengger menolak segala bentuk perambahan dan perusakan hutan di Blok Pusung Gedhe.
Menurutnya, kawasan tersebut memiliki fungsi penting sebagai daerah resapan air. Apabila tutupan vegetasi berkurang, kemampuan tanah menyerap air hujan dikhawatirkan ikut menurun sehingga meningkatkan ancaman banjir bandang dan longsor.
Warga juga mengaku menemukan aktivitas pembabatan lahan sejak 3 November 2026. Aktivitas tersebut kemudian dilaporkan kepada pemerintah desa dan menjadi perhatian masyarakat setempat.
Suyanto mengungkapkan, pekerja yang berada di lokasi menyebut hanya menjalankan perintah. Namun, pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas tersebut belum diketahui secara jelas.
Ia juga mengaku telah mengonfirmasi kepada pihak Artotel, tetapi mendapatkan jawaban bahwa pihak hotel tidak mengetahui aktivitas pembabatan tersebut.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai siapa pihak yang menginisiasi pekerjaan di lokasi, bagaimana status penguasaan lahannya, serta apakah aktivitas tersebut telah memperoleh persetujuan dan memenuhi ketentuan pemanfaatan kawasan konservasi.
Hutan Tengger Bukan Sekadar Aset Ekonomi
Bagi masyarakat adat Tengger, kawasan Pusung Gedhe bukan sekadar hamparan hutan. Wilayah tersebut memiliki nilai historis, ekologis, budaya, dan spiritual yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat setempat.
Pemerintah Desa Ngadisari dan Lembaga Adat Tengger menegaskan bahwa tanah di wilayah Tengger tidak semata-mata dipandang sebagai aset ekonomi, meskipun secara administratif terdapat sertifikat kepemilikan atas nama perseorangan.
Warisan leluhur, norma adat, serta keberlangsungan lingkungan menjadi pertimbangan utama dalam setiap pemanfaatan ruang.
Masyarakat juga menyoroti pesatnya perkembangan pariwisata Bromo yang dinilai berpotensi mendorong pembangunan fisik secara berlebihan apabila tidak dikendalikan melalui kebijakan konservasi yang ketat.
Enam Tuntutan Masyarakat Adat Tengger
Melalui pernyataan sikap bersama, Pemerintah Desa Ngadisari dan Lembaga Adat Tengger menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah dan pengelola kawasan TNBTS.
Pertama, menolak kegiatan alih fungsi dan pemanfaatan kawasan hutan yang berpotensi mengurangi kelestarian hutan.
Kedua, meminta Balai Besar TNBTS mengevaluasi kebijakan perubahan zonasi serta rencana pemanfaatan kawasan dengan mempertimbangkan aspek ekologis, sosial, budaya, dan keberlanjutan lingkungan.
Ketiga, mendesak agar setiap rencana pembangunan sarana pariwisata memperhatikan hak, aspirasi, serta kearifan lokal masyarakat adat Tengger dan warga desa penyangga.
Keempat, meminta kajian lingkungan secara transparan terhadap setiap rencana pembangunan yang berpotensi mengubah kondisi lahan, mengganggu daerah resapan air, dan meningkatkan risiko bencana.
Kelima, meminta keterlibatan aktif pemerintah desa, lembaga adat, tokoh masyarakat, dan warga dalam setiap pengambilan kebijakan terkait pemanfaatan kawasan TNBTS.
Keenam, mengutamakan pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan dan berbasis masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian hutan.
Transparansi Perizinan Jadi Sorotan
Penolakan masyarakat Tengger tidak hanya berkaitan dengan rencana pembangunan hotel, tetapi juga menyangkut transparansi pengelolaan kawasan konservasi.
Balai Besar TNBTS diharapkan memberikan penjelasan terbuka mengenai status lahan Blok Pusung Gedhe, keberadaan patok-patok batas, aktivitas pembabatan, perubahan zonasi apabila ada, serta dasar hukum pemanfaatan kawasan tersebut.
Kejelasan informasi menjadi penting agar tidak muncul spekulasi maupun konflik antara masyarakat, pengelola kawasan, dan pihak yang berkepentingan dalam pengembangan pariwisata.
Hingga informasi yang menjadi dasar pemberitaan ini dihimpun, belum terdapat keterangan resmi Balai Besar TNBTS yang menjelaskan secara terperinci status aktivitas pembabatan dan kepastian rencana pembangunan hotel di lokasi tersebut.
Masyarakat Tengger menegaskan bahwa mereka tidak menolak perkembangan pariwisata Bromo. Namun, pembangunan harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan, penghormatan terhadap masyarakat adat, serta keberlanjutan ekosistem.
Bagi masyarakat setempat, menjaga hutan berarti mempertahankan sumber kehidupan, identitas budaya, dan warisan leluhur bagi generasi mendatang.
Pemerintah dan pengelola kawasan kini diharapkan segera memberikan klarifikasi serta melakukan pemeriksaan langsung agar kepentingan investasi pariwisata tidak mengesampingkan prinsip konservasi dan hak masyarakat adat.
(Red-Garudasatunews)
