BLITAR, Garudasatunews.id – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, kembamelontarkan kritik tajam terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait persoalan legitimasi kepemimpinan dan mencuatnya isu pemakzulan. Pernyataan tersebut disampaikan Hasto seusai berziarah ke makam Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno atau Bung Karno, di Kota Blitar, Jawa Timur, Jumat (7/11/2026).
Hasto menilai terdapat tiga persoalan mendasar yang menurut pandangan PDIP menjadi catatan serius terhadap proses pencalonan hingga persyaratan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Pertama, terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 Tahun 2023 yang oleh Hasto disebut sebagai bentuk akrobat hukum. Kedua, dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024, pemilu legislatif, hingga pemilihan kepala daerah pada tahun yang sama.
Ketiga, Hasto menyoroti persoalan persyaratan pendidikan Gibran yang menurut klaimnya berkaitan dengan ketidakmampuan menunjukkan ijazah SMA atau sederajat sebagaimana yang ia kaitkan dengan temuan Mahkamah Konstitusi.
“Ya bagi PDI Perjuangan sejak awal kan kami sudah memberikan tiga catatan penting,” ujar Hasto kepada awak media.
Berdasarkan tiga persoalan tersebut, Hasto menyimpulkan bahwa Gibran dinilai tidak lagi memiliki legitimasi sebagai sosok pemimpin. Ia juga mempersoalkan proses pencalonan serta pemenuhan persyaratan kepemimpinan, khususnya menyangkut aspek usia dan ijazah.
PDIP Jajaki Komunikasi Politik Antarfraksi DPR RI
Tidak berhenti pada pernyataan politik, Hasto mengungkapkan bahwa PDIP terus membangun komunikasi dengan sejumlah fraksi di DPR RI untuk membicarakan kelanjutan proses politik terkait isu pemakzulan tersebut.
Menurutnya, dialog antarfraksi menjadi bagian penting dalam mengonsolidasikan pandangan politik di parlemen. Ia juga menghubungkan menguatnya tekanan publik dengan berkembangnya persoalan penyadapan yang belakangan menjadi perhatian masyarakat.
Hasto meyakini semakin terkonsolidasinya aspirasi publik dapat mendorong fraksi-fraksi di DPR RI untuk memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut.
“Karena itulah ketika ini harus dilanjutkan proses politik, PDI Perjuangan juga berdialog dengan fraksi-fraksi yang ada di DPR RI,” ungkapnya.
Ia menambahkan, komunikasi politik masih terus berlangsung secara intensif, termasuk pembicaraan mengenai kemungkinan adanya kesamaan pandangan di antara delapan fraksi di parlemen.
Ketika ditanya mengenai perkembangan komunikasi tersebut, Hasto menegaskan bahwa proses dialog masih berjalan dan persoalan yang dipersoalkan PDIP tidak bisa lagi ditoleransi.
“Ya proses dialog terus-menerus dilakukan. Yang jelas ini tidak bisa lagi ditoleransi, ya,” tegasnya.
Isu Pemakzulan dan Pentingnya Transparansi Politik
Pernyataan Hasto tersebut kembali menempatkan isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pusaran dinamika politik nasional.
Namun, sejumlah persoalan yang disampaikan Hasto perlu ditempatkan secara proporsional sebagai pandangan dan penilaian politik PDIP. Pernyataan tersebut tidak dengan sendirinya menjadi keputusan hukum yang membatalkan jabatan ataupun membuktikan adanya pelanggaran persyaratan konstitusional.
Publik juga membutuhkan penjelasan yang transparan, berbasis dokumen, serta klarifikasi dari pihak-pihak terkait agar perdebatan politik tidak berkembang menjadi kesimpulan sepihak.
Di sisi lain, komunikasi antarfraksi DPR RI menjadi perkembangan yang patut dicermati untuk melihat sejauh mana isu tersebut benar-benar memperoleh dukungan politik dan apakah terdapat langkah kelembagaan yang akan ditempuh.
Dengan demikian, perkembangan isu pemakzulan Gibran tidak hanya menyangkut dinamika hubungan antarkekuatan politik, tetapi juga menyangkut akuntabilitas kekuasaan, kepastian hukum, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi.
(Red-Garudasatunews)
