PONOROGO, Garudasatunews.id – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bantarangin, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, menerima alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp4,1 miliar pada tahun anggaran 2026. Anggaran tersebut diprioritaskan untuk pemenuhan obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), serta pengadaan alat kedokteran jantung, kalibrasi peralatan medis, dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
Total alokasi DBHCHT untuk RSUD Bantarangin mencapai Rp4.101.300.196. Dana tersebut dibagi ke dalam empat komponen belanja untuk mendukung ketersediaan kebutuhan medis dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.
Direktur RSUD Bantarangin Ponorogo, drg. Enggar Triadji Sambodo, menjelaskan bahwa sebagian kegiatan yang dibiayai melalui DBHCHT telah dilaksanakan sesuai tahapan perencanaan. Sementara itu, pengadaan alat kedokteran jantung masih berada dalam tahap persiapan pelaksanaan.
“Pada tahun anggaran 2026, sebagian kegiatan yang didanai melalui alokasi DBHCHT telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan perencanaannya,” ujarnya, Senin (26/10/2026).
Empat Pos Penggunaan Anggaran
Berdasarkan rincian alokasi, anggaran DBHCHT RSUD Bantarangin digunakan untuk empat kebutuhan utama, yakni:
- Pengadaan obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) sebesar Rp2.229.638.536.
- Pengadaan alat kedokteran jantung sebesar Rp1.677.500.000.
- Kalibrasi alat kedokteran dan kesehatan penunjang sebesar Rp106.936.660.
- Pelatihan sumber daya manusia (SDM) kesehatan sebesar Rp87.225.000.
Porsi terbesar dialokasikan untuk obat-obatan dan BMHP, yakni sekitar 54,4 persen dari total anggaran. Sementara itu, pengadaan alat kedokteran jantung menyerap sekitar 40,9 persen.
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan logistik medis dan penguatan fasilitas penanganan penyakit jantung menjadi bagian penting dari prioritas belanja rumah sakit pada 2026.
Pengadaan Alat Jantung Masih Dipersiapkan
Manajemen RSUD Bantarangin menyatakan pengadaan alat kedokteran jantung akan dilanjutkan sesuai ketentuan dan prosedur pengadaan barang dan jasa yang berlaku.
Kehadiran peralatan tersebut diharapkan memperkuat kemampuan rumah sakit dalam menangani kasus kardiologi secara langsung, sehingga akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya di wilayah barat Ponorogo, dapat semakin meningkat.
Namun, manfaat pengadaan tersebut nantinya perlu dilihat dari kesiapan alat untuk digunakan, ketersediaan tenaga medis yang kompeten, serta dampaknya terhadap kualitas pelayanan pasien.
Transparansi dan Akuntabilitas Tetap Penting
Selain pengadaan peralatan medis, kalibrasi alat kesehatan menjadi bagian penting untuk memastikan instrumen kedokteran berfungsi secara tepat. Pelatihan tenaga kesehatan juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan profesional dalam memberikan pelayanan yang aman dan bermutu.
Penggunaan anggaran publik tersebut perlu disertai pelaksanaan yang transparan, tertib administrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi mengenai realisasi belanja, proses pengadaan alat kedokteran jantung, serta hasil pemanfaatan anggaran menjadi aspek penting untuk memastikan dana benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Direktur RSUD Bantarangin menegaskan bahwa dukungan DBHCHT memberikan ruang bagi rumah sakit untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan medis.
Dengan alokasi Rp4,1 miliar tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat berupa ketersediaan obat yang memadai, peralatan kesehatan yang terkalibrasi, serta peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
Realisasi seluruh program dan dampaknya terhadap pelayanan pasien akan menjadi tolok ukur penting keberhasilan pemanfaatan DBHCHT di RSUD Bantarangin Ponorogo.
(Red-Garudasatunews)
