PACITAN, Garudasatunews.id – Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, masih menghadapi sejumlah kendala. Di tengah upaya meningkatkan kontribusi BUMDes terhadap perekonomian masyarakat, pemerintah desa kini juga dihadapkan pada kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang membutuhkan kesiapan kelembagaan dan pengelolaan usaha secara berkelanjutan.
Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Pedesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pacitan, Roni Arsanti, mengungkapkan bahwa salah satu persoalan mendasar BUMDes adalah belum optimalnya pemetaan dan pengembangan potensi lokal menjadi unit usaha produktif.
Padahal, Pacitan memiliki beragam potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata hingga produk unggulan lokal. Namun, potensi tersebut belum seluruhnya dikelola menjadi kegiatan usaha yang mampu memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan bagi masyarakat desa.
Menurut Roni, masih terdapat BUMDes yang menjalankan usaha tanpa didukung pemetaan potensi, kebutuhan masyarakat, serta peluang pasar yang jelas. Kondisi ini membuat kontribusi BUMDes terhadap peningkatan kesejahteraan warga belum maksimal.
Legalitas Usaha Masih Menjadi Kendala
Selain persoalan pengembangan bisnis, legalitas usaha juga menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan. Dari ratusan BUMDes di Kabupaten Pacitan, baru 19 yang tercatat memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
Padahal, NIB merupakan salah satu unsur penting dalam menjalankan usaha secara formal. Legalitas tersebut dapat menunjang akses terhadap program pemerintah, membuka peluang kemitraan, serta memperluas pengembangan usaha.
DPMD Pacitan menilai pendampingan terhadap BUMDes perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pembentukan kelembagaan saja tidak cukup apabila tidak diikuti kemampuan pengelola dalam membaca peluang pasar, menentukan jenis usaha yang tepat, memenuhi aspek legalitas, dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Data BUMDes Pacitan Menunjukkan Tantangan Pembinaan
Berdasarkan data DPMD Kabupaten Pacitan, dari total 167 desa, sebanyak 78 BUMDes masih berada dalam kategori rintisan, 22 kategori pemula, 17 kategori berkembang, dan 16 kategori maju. Sementara itu, data 34 BUMDes lainnya belum diinput.
Data tersebut menunjukkan masih perlunya penguatan kapasitas kelembagaan dan pembinaan usaha. Namun, kategori perkembangan maupun kelengkapan administrasi perlu dibaca bersama indikator kinerja usaha agar kondisi riil BUMDes dapat dinilai secara lebih menyeluruh.
KDMP Perlu Dibangun dengan Sinergi
Kehadiran KDMP menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah desa untuk memperkuat ekonomi lokal. Agar tidak berjalan sendiri-sendiri, pengembangan koperasi perlu mempertimbangkan potensi desa, kebutuhan warga, akses pasar, serta kemungkinan kerja sama dengan BUMDes yang sudah ada.
Sinergi kedua lembaga menjadi penting agar program ekonomi desa tidak tumpang tindih atau justru menimbulkan persaingan yang tidak produktif. Pembagian peran yang jelas, tata kelola yang transparan, dan pendampingan yang memadai dapat membantu memastikan manfaat program dirasakan masyarakat.
Ke depan, keberhasilan BUMDes maupun KDMP tidak cukup diukur dari jumlah lembaga yang terbentuk atau kelengkapan dokumen. Keduanya perlu dinilai berdasarkan aktivitas usaha, keberlanjutan operasional, kemampuan membuka peluang ekonomi, serta kontribusinya terhadap kesejahteraan warga.
Dengan demikian, pekerjaan utama pemerintah desa dan instansi terkait bukan sekadar membentuk lembaga ekonomi baru, melainkan memastikan setiap lembaga memiliki arah usaha yang realistis, pengelolaan profesional, dan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
(Red-Garudasatunews)
