MOJOKERTO, Garudasatunews.id – Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan perilaku masyarakat dalam menangani keluhan kesehatan masih banyak dilakukan secara mandiri. Di Kabupaten Mojokerto, sebanyak 66,00 persen penduduk yang mengalami keluhan kesehatan selama sebulan terakhir dan tidak berobat jalan memilih alasan utama mengobati sendiri pada 2023. Sementara itu, 30,23 persen menyatakan merasa tidak perlu berobat.
Angka tersebut menunjukkan bahwa pengobatan mandiri menjadi alasan yang jauh lebih dominan dibandingkan alasan lain. BPS mencatat, alasan tidak berobat jalan karena tidak memiliki biaya berobat berada pada angka 0,75 persen, sedangkan tidak ada yang mendampingi sebesar 0,11 persen. Alasan lainnya tercatat 2,92 persen.
Data tersebut bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS dan menggambarkan distribusi alasan penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan tetapi tidak menjalani rawat jalan. Karena itu, angka 66 persen tidak dapat dimaknai sebagai persentase seluruh penduduk Mojokerto yang melakukan pengobatan sendiri, melainkan proporsi berdasarkan kelompok penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan tidak berobat jalan.
Fenomena pengobatan mandiri juga terlihat dalam indikator BPS lainnya. Statistik Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2024 mencatat persentase penduduk Kabupaten Mojokerto yang pernah mengobati sendiri sebesar 79,50 persen pada 2022, 76,62 persen pada 2023, dan meningkat menjadi 84,37 persen pada 2024. Data ini menggunakan indikator yang berbeda sehingga tidak dapat langsung disamakan dengan angka 66 persen di atas.
Kondisi tersebut menjadi perhatian dari sisi perilaku kesehatan masyarakat. Pengobatan sendiri dapat menjadi pilihan ketika keluhan dianggap ringan, tetapi keputusan tidak melanjutkan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan juga perlu dilihat berdasarkan jenis dan tingkat keparahan penyakit yang dialami.
Di sisi lain, data Pemerintah Kota Mojokerto dalam dokumen perencanaan daerah mencatat bahwa cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional mencapai 100 persen pada 2020–2024. Dokumen yang sama juga mencantumkan sejumlah indikator pelayanan kesehatan masyarakat dan fasilitas kesehatan di wilayah Kota Mojokerto.
Perbedaan antara cakupan jaminan kesehatan dan tingginya kecenderungan pengobatan mandiri menunjukkan persoalan kesehatan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan keberadaan fasilitas atau kepesertaan jaminan, tetapi juga menyangkut perilaku pencarian layanan kesehatan dan keputusan warga ketika mengalami keluhan.
Bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan kesehatan, data tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat edukasi mengenai kapan pengobatan mandiri masih dapat dilakukan dan kapan masyarakat perlu segera memperoleh pemeriksaan tenaga kesehatan. Langkah itu penting agar keputusan mengobati sendiri tidak berujung pada keterlambatan penanganan ketika keluhan kesehatan membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.
(Red-Garudasatunews)
