BOJONEGORO, Garudasatunews.id – Aktivitas jagal sapi di Kabupaten Bojonegoro terpaksa dihentikan sementara akibat semakin langkanya sapi siap potong. Kondisi tersebut membuat pelaku usaha kesulitan memperoleh pasokan ternak untuk memenuhi kebutuhan daging masyarakat.
Ketua Paguyuban Jagal Sapi Bojonegoro, Agus Setyono, menegaskan penghentian aktivitas tersebut bukan aksi demonstrasi, melainkan bentuk permintaan agar pemerintah daerah segera mencari solusi atas kelangkaan sapi siap potong.
“Kami tidak demo, tapi ingin meminta solusi kepada pemerintah daerah Bojonegoro karena populasi sapi siap potong kini langka,” ujar Agus, Kamis (20/8/2026).
Kelangkaan sapi siap potong disebut terjadi karena stok di tingkat peternak menurun. Kondisi itu semakin terasa setelah Idul Adha 2026, ketika banyak peternak menjual sapi untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban.
Setelah momentum tersebut, peternak membutuhkan waktu untuk kembali mengisi kandang dengan sapi bakalan. Persoalannya, sapi yang baru dipelihara tidak bisa langsung memenuhi kebutuhan jagal karena membutuhkan waktu hingga mencapai usia dan bobot siap potong.
Situasi tersebut turut diperburuk oleh dampak penyakit pada ternak. Agus menyebut penyakit mulut dan kuku (PMK) membuat sebagian peternak kehilangan sapi dan menurunkan semangat untuk kembali mengembangkan usaha peternakan.
Di sisi lain, persaingan mendapatkan sapi siap potong semakin ketat karena adanya pembeli dari luar daerah. Harga sapi di Bojonegoro yang dinilai relatif lebih murah dibanding sejumlah daerah lain membuat ternak lokal diminati pembeli dari luar wilayah.
Rantai pasok tersebut akhirnya menekan jagal lokal. Ketika sapi siap potong sulit diperoleh, aktivitas pemotongan ikut terganggu dan pasokan daging ke pasar berpotensi berkurang.
Kelangkaan pasokan juga berdampak pada harga daging sapi. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mencatat harga daging yang sebelumnya berada di kisaran Rp125 ribu per kilogram meningkat hingga sekitar Rp140 ribu per kilogram. Pemkab kemudian melakukan rapat koordinasi bersama jagal, pedagang, supplier, perangkat daerah, aparat, dokter hewan dan pengelola Rumah Potong Hewan (RPH).
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah dan pelaku usaha membahas sejumlah langkah, termasuk penataan pemotongan sapi melalui RPH, pemeriksaan kesehatan hewan serta perlindungan terhadap sapi betina produktif. Pemkab juga mendorong koordinasi untuk menjaga kesinambungan pasokan sapi dan stabilitas harga daging.
Agus mengaku belum dapat memastikan kapan kondisi tersebut kembali normal. Jika hanya mengandalkan sapi bakalan yang baru dibeli peternak, diperlukan waktu cukup panjang hingga ternak mencapai usia siap potong.
“Kalau hanya diam saja, kita tinggal menunggu sapi kecil dirawat petani sampai siap potong. Kalau usia, kisaran setahun lebih,” pungkasnya.
Kelangkaan ini menunjukkan persoalan pasokan sapi tidak sekadar berdampak pada jagal, tetapi juga berpotensi memengaruhi pedagang daging, pelaku usaha kuliner hingga konsumen. Karena itu, penyelesaian persoalan membutuhkan langkah terpadu agar kebutuhan daging tetap tersedia tanpa mengorbankan keberlanjutan populasi ternak lokal.
(Red-Garudasatunews)
