MALANG, Garudasatunews.id – Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi kawasan wisata, permukiman, dan sektor perdagangan di Kota Batu kembali menjadi sorotan. Fenomena yang dinilai berpotensi meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi tersebut menjadi fokus penelitian Dr. Mohammad Reza, S.T., MURP., dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang, yang berhasil meraih gelar doktor dari Program Pascasarjana Universitas Bosowa (Unibos) Makassar.
Melalui disertasinya berjudul Model Komodifikasi Lahan Pertanian di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, Reza dinobatkan sebagai lulusan terbaik dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 4,00 yang diraih dalam masa studi 2 tahun 7 bulan.
Dalam keterangannya, Rabu (15/7/2026), Reza menyatakan percepatan pembangunan ekonomi yang tidak diimbangi perlindungan lingkungan berpotensi memperbesar ancaman bencana, terutama longsor dan banjir, akibat perubahan tata guna lahan.
“Ketika pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan tidak berjalan seimbang, konsekuensi besarnya adalah bencana. Dalam 10 tahun terakhir, Kota Batu menghadapi tantangan kebencanaan seperti longsor dan banjir yang menimbulkan kerugian material akibat perubahan tata guna lahan,” ujarnya.
Berdasarkan hasil analisis spasial menggunakan metode Cellular Automata–Artificial Neural Network (CA–ANN), penelitian tersebut menunjukkan pertumbuhan kawasan permukiman terus meluas dan mulai memasuki wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana lebih tinggi.
Penelitian itu juga mengungkap dampak lanjutan terhadap sektor pertanian. Menurut Reza, berkurangnya lahan pertanian di kawasan bawah akibat berkembangnya sektor perdagangan dan jasa mendorong sebagian petani berpindah ke wilayah hulu yang berbatasan dengan kawasan hutan lindung.
“Akibat lahan pertanian bawah sudah habis berubah menjadi sektor perdagangan dan jasa, sebagian petani terpaksa merangsek ke kawasan atas yang berstatus hutan lindung untuk bertanam secara tumpang sari,” katanya.
Ia menilai pola budidaya di lereng curam tersebut berpotensi meningkatkan kerentanan longsor ketika curah hujan tinggi, sehingga memerlukan pengendalian tata ruang yang lebih ketat.
Selain aspek lingkungan, Reza memanfaatkan metode Social Network Analysis (SNA) untuk memetakan hubungan para pemangku kepentingan. Hasil kajiannya menunjukkan posisi tawar petani dinilai semakin lemah karena sebagian besar kepemilikan lahan telah beralih kepada investor dari luar daerah.
Di sisi lain, menurutnya, pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan target peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penciptaan lapangan kerja melalui sektor pariwisata, serta kewajiban menjaga keberlanjutan fungsi lahan pertanian.
Atas dasar temuan tersebut, Reza mendorong pemerintah daerah memperkuat kebijakan penataan ruang dengan menetapkan zona yang tidak dapat dialihfungsikan serta menjaga konsistensi pelaksanaan rencana tata ruang guna meminimalkan risiko bencana dan melindungi ruang hidup masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa berkurangnya lahan pertanian produktif dapat berdampak terhadap upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional apabila tidak diantisipasi melalui kebijakan yang terukur.
Sebagai rekomendasi, penelitian tersebut menawarkan tiga skenario kebijakan melalui pendekatan System Dynamics Modeling, yakni skenario optimistis yang mengutamakan perlindungan lingkungan, skenario moderat yang menyeimbangkan pembangunan dan konservasi, serta skenario pesimistis yang menggambarkan dominasi eksploitasi ekonomi tanpa mempertimbangkan risiko lingkungan.
Reza juga merekomendasikan pemberian insentif bagi petani yang mempertahankan lahan pertanian, antara lain melalui keringanan pajak, kepastian distribusi pupuk, penyediaan bibit unggul, serta dukungan teknologi pertanian modern. Selain itu, ia mengusulkan pengembangan pertanian vertikal (vertical farming) di kawasan perkotaan dan optimalisasi lahan kritis nonlindung melalui pola kemitraan sebagai alternatif menjaga keberlanjutan sektor pertanian.
Ia berharap hasil riset tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah di Malang Raya dalam merumuskan kebijakan tata ruang berbasis data dan prinsip keberlanjutan, sekaligus menjadi referensi akademik dalam penyusunan kebijakan publik yang memperhatikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kepentingan masyarakat.
(Red-Garudasatunews)
