PAMEKASAN, Garudasatunews.id — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan hingga kini belum menetapkan Harga Pokok Produksi (HPP) maupun harga serap tembakau untuk musim panen 2026. Keterlambatan regulasi ini mulai memicu kegelisahan di tingkat petani yang saat ini sudah merampungkan proses produksi dan bersiap menghadapi masa panen.
Pemerintah berdalih, penentuan harga serap tidak dapat diputuskan sepihak karena harus melalui koordinasi ketat lintas sektoral.
Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan, Rayhan Akbar, menjelaskan bahwa formulasi harga harus dihitung secara matang bersama Dinas Pertanian untuk mengukur realisasi biaya produksi di lapangan. Tak hanya itu, penentuan akhir juga wajib melibatkan perwakilan pabrikan rokok dan kelompok tani.
“Terkait ketentuan harga, kami berkoordinasi dengan pihak pertanian. Regulasi ini nantinya dirapatkan terlebih dahulu dengan mengundang para pengusaha pabrikan tembakau serta perwakilan kelompok tani,” ujar Rayhan, Selasa (7/7/2026).
Rayhan menambahkan, kebijakan harga ini biasanya baru akan diumumkan menjelang dibukanya aktivitas pembelian oleh gudang-gudang perwakilan pabrikan. Strategi ini diklaim sengaja diambil demi menjaga stabilitas pasar.
“Regulasi biasanya keluar sebelum gudang resmi dibuka. Langkah ini penting untuk mengantisipasi aksi spekulasi dan mencegah persaingan harga yang tidak sehat di tingkat bawah,” tambahnya. Pemerintah berharap, harga yang disepakati nantinya bersifat saling menguntungkan (win-win solution) dan tetap berbasis pada kualitas daun tembakau yang dihasilkan.
Di sisi lain, kebijakan merilis harga di menit-menit akhir menjelang buka gudang justru dinilai memberatkan petani. Ali Syahroni, petani tembakau asal Desa Tobungan, Kecamatan Galis, mengusulkan agar HPP idealnya sudah ditetapkan sejak awal musim tanam.
Menurut Ali, kepastian harga di awal sangat krusial bagi petani untuk mengukur risiko, menghitung estimasi keuntungan, dan menentukan volume tanam. Terlebih lagi, mayoritas petani mengandalkan modal kerja dari sektor pinjaman.
“Jika harga dasar sudah jelas sejak awal, kami bisa mengendalikan luas lahan dan jumlah bibit yang ditanam. Membuka harga saat gudang hampir buka seperti ini membuat kami berspekulasi dengan nasib kami sendiri,” Pungkas Ali. (ADC)
