SUMENEP, Garudasatunews.id — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep resmi menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan menyusul meluasnya wilayah yang mulai mengalami kelangkaan air bersih. Langkah taktis ini diambil guna mempercepat distribusi bantuan dan penanganan di desa-desa terdampak.
Penetapan status tersebut tertuang dalam Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 100.3.3.2/185/KEP/013/2026 yang berlaku selama enam bulan ke depan, dengan opsi perpanjangan menyesuaikan kondisi riil di lapangan.
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menegaskan bahwa legalitas ini menjadi payung hukum agar instansi terkait dapat bergerak lebih responsif.
”Penetapan status kekeringan ini merupakan langkah awal agar penanganan, terutama penyaluran air bersih bagi masyarakat yang kesulitan, bisa dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran,” ujar Achmad Fauzi, Minggu (5/7/2026).
Berdasarkan pemetaan terkini, terdapat sedikitnya 76 desa di 19 kecamatan di Sumenep yang masuk dalam zona rawan kekeringan. Puluhan desa tersebut terbagi ke dalam beberapa kategori kerawanan, mulai dari kering langka terbatas, kering langka, hingga kering kritis.
Bupati menjelaskan, kebijakan ini diambil sebagai tindak lanjut atas prakiraan musim kemarau dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur terkait kewaspadaan kemarau 2026.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Sumenep telah berkoordinasi intensif dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis. Bupati juga menginstruksikan seluruh kepala desa (kades) untuk aktif memantau wilayahnya masing-masing.
”Dengan ditetapkannya status siaga ini, kami meminta para kepala desa lebih cepat melapor jika ada wilayahnya yang mulai kesulitan air bersih. Validitas data dari bawah sangat penting agar bantuan bisa langsung dikirim,” pungkasnya.(red)
