MOJOKERTO, Garudasatunews.id – Pemerintah Kota Mojokerto memperluas fungsi Posyandu menjadi ujung tombak pendataan persoalan sosial masyarakat. Program Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) kini tidak lagi hanya berfokus pada kesehatan ibu dan anak, tetapi juga menjangkau persoalan sanitasi, pendidikan, rumah tidak layak huni, hingga ketertiban lingkungan.
Kebijakan tersebut disampaikan Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, saat sosialisasi Posyandu 6 SPM di Kelurahan Gedongan, Rabu (13/5/2026). Wali kota yang akrab disapa Ning Ita itu menyebut perluasan peran Posyandu merupakan tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat untuk memperkuat pelayanan publik berbasis lingkungan.
“Kalau dulu Posyandu hanya mengurusi kesehatan dan pendidikan, sekarang ada tambahan urusan lain seperti perumahan, sanitasi, sosial, dan ketertiban masyarakat. Meski cakupannya lebih luas, kader Posyandu tidak dibebani tugas teknis seperti dinas pemerintah,” ujarnya.
Menurut Ning Ita, kader Posyandu kini diarahkan menjadi penghubung informasi di tingkat masyarakat. Mereka bertugas mencatat berbagai persoalan warga yang ditemukan di lapangan untuk kemudian diteruskan kepada organisasi perangkat daerah terkait agar segera ditindaklanjuti.
Ia mencontohkan, laporan kader mengenai lansia yang tinggal seorang diri di rumah tidak layak huni atau warga yang belum memiliki fasilitas jamban sehat akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan intervensi bantuan sosial maupun layanan dasar lainnya.
“Kader Posyandu tugasnya menjaring informasi dari masyarakat, bukan menjalankan tugas teknis dinas. Setelah laporan masuk, pemerintah daerah melalui dinas terkait yang bergerak melakukan penanganan,” katanya.
Pemkot Mojokerto menilai pola pendataan berbasis Posyandu tersebut dapat mempercepat deteksi dini persoalan masyarakat di tingkat lingkungan. Selain itu, pemerintah juga ingin memastikan pelayanan publik menjangkau seluruh lapisan warga tanpa terkecuali.
Program Posyandu 6 SPM diharapkan mampu memperkuat koordinasi antara masyarakat dan pemerintah daerah, terutama dalam menangani persoalan sosial yang selama ini kerap luput dari pengawasan langsung pemerintah.
(Red-Garudasatunews)
