BONDOWOSO, Garudasatuunews.id – DPRD Bondowoso menyoroti lemahnya kesiapan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dalam menghadapi perubahan kebijakan pusat yang kerap muncul mendadak di tengah tahun anggaran. Wakil Ketua DPRD, Sinung Sudrajad, menegaskan bahwa kondisi ini berulang dalam dua tahun terakhir dan berpotensi mengganggu stabilitas program pembangunan daerah.
Menurut Sinung, perubahan regulasi yang tidak terantisipasi sejak tahap perencanaan memicu kebingungan di level eksekusi anggaran. Ia menilai, absennya skenario cadangan membuat pemerintah daerah cenderung reaktif dan tidak memiliki ruang manuver ketika terjadi dinamika kebijakan.
Sejumlah kasus menjadi indikator lemahnya mitigasi tersebut. Tambahan kuota jemaah haji yang diumumkan secara tiba-tiba, misalnya, memaksa pemerintah daerah menyediakan anggaran secara cepat tanpa perencanaan awal. Di sektor infrastruktur, proyek jembatan darurat juga disebut tidak optimal akibat minimnya antisipasi terhadap kendala teknis di lapangan.
Kondisi serupa terjadi pada proyek jalan ketika harga material, khususnya aspal, melonjak signifikan. Dampaknya, volume pekerjaan menyusut dari target awal karena anggaran telah terkunci. Situasi ini menunjukkan adanya ketidaksiapan dalam menghadapi fluktuasi harga yang sebenarnya dapat diprediksi.
Sinung mendorong penerapan skema perencanaan adaptif melalui konsep “Plan Update” dengan beberapa opsi alternatif. Ia menekankan bahwa perencanaan pembangunan tidak boleh bersifat kaku, melainkan harus mengakomodasi berbagai kemungkinan perubahan, termasuk intervensi kebijakan pusat dan dinamika ekonomi.
Selain berdampak pada capaian pembangunan, persoalan ini juga menekan pihak rekanan atau kontraktor. Kenaikan harga bahan bangunan di tengah kontrak berjalan dinilai memperberat beban pelaksana proyek, yang berpotensi menurunkan kualitas pekerjaan atau bahkan memicu keterlambatan.
Saat ini DPRD disebut tengah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memantau pergerakan harga material yang fluktuatif. Langkah ini sekaligus menjadi upaya mengidentifikasi celah perencanaan agar tidak kembali terulang pada tahun anggaran berikutnya.
DPRD menilai, tanpa perbaikan sistem mitigasi dan skenario cadangan yang matang, pembangunan daerah akan terus rentan terganggu setiap kali terjadi perubahan kebijakan pusat maupun gejolak ekonomi global.
(Red-Garudasatuunews)
