SIDOARJO, Garudasatunews.id – Genap 100 hari duet Subandi–Mimik memimpin Sidoarjo. Aktivitas terlihat padat: blusukan, seremoni, unggahan media sosial nyaris setiap hari. Tapi publik bertanya: di mana hasil nyatanya?
Di balik sorotan kamera, pengawasan lemah, birokrasi lamban, dan reformasi tak kunjung jalan. Masalah klasik masih jadi hiasan harian. Salah satunya, perumahan ilegal di beberapa titik .
“Banyak perumahan dibangun tanpa izin. Konsumen tertipu, tapi dinas diam,” kata Faisal, Bendahara LSM Pemantau Keuangan Negara (PKN) Sidoarjo. Saat ditemu awak media ,(3/6/2025).
Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DP-2 CKTR) yang seharusnya jadi pengawas utama, justru minim aksi. Tak ada sanksi.Dinas diam, pengembang aman
“DP-2 CKTR lebih sering lihat layar daripada turun ke lapangan,” sindir Faisal.
Respons cepat baru muncul jika aduan viral di media sosial. Seperti kasus banjir di Taman dan Sukodono .Setelah video warga menyebar luas, alat berat langsung dikerahkan.
“Kalau sistem kerja hanya bereaksi saat viral, itu bukan kepemimpinan. Itu panik pencitraan,” Kata Faisal.
Perombakan internal hingga kini belum terlihat. Tak ada audit OPD, tak ada rotasi pejabat, tak ada evaluasi menyeluruh. Layanan perizinan masih lamban, aduan publik terkait perizinan tak jelas tindak lanjutnya.
Subandi–Mimik memang aktif tampil. Tapi publik mulai jengah jika yang ditonjolkan hanya konten seremonial tanpa perbaikan sistem.
“Sidoarjo tak butuh pemimpin yang sibuk unggah kegiatan. Yang dibutuhkan adalah nyali menyentuh titik-titik kotor di dalam birokrasi,” tegas Faisal.
100 hari bukan waktu cukup untuk menyelesaikan semuanya. Tapi cukup untuk menunjukkan arah.
Dan sejauh ini, arah itu belum jelas. Kalau semua hanya dikendalikan oleh linimasa, maka yang bekerja bukan bupati, tapi admin medsos.
